Sleman, Bersiap atau Terlambat?

INDONESIA sebagai negara kepulauan di Cincin Api—diapit dua samudra dan dikelilingi dinamika iklim tropis—secara alamiah adalah “supermarket bencana”. Selain risiko geologi seperti gempa dan gunung api, ancaman yang paling sering kita hadapi kini justru berasal dari bencana hidrometeorologi: bencana yang dipicu cuaca dan perubahan iklim.

Memahami kerentanan ini bukan lagi urusan wacana. Ia telah menjadi kebutuhan mendesak yang menuntut peta jalan mitigasi yang jelas, baik di tingkat nasional maupun lokal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan integrasinya ke dalam pembangunan daerah. Artinya, mitigasi bukan pelengkap, tetapi fondasi kebijakan publik.

Peta kerawanan bencana hidrometeorologi nasional—meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang dan kekeringan—telah menunjukkan pola yang konsisten. Di Jawa, kawasan pesisir utara berada dalam ancaman banjir, sedangkan jalur pegunungan yang membelah Jawa Barat dan Jawa Tengah rentan longsor. Peta ini seharusnya menjadi rujukan utama dalam penataan ruang, pembangunan infrastruktur, hingga kebijakan pertanian.

Realitas Ganda di Sleman

Kabupaten Sleman adalah contoh mikro yang menggambarkan kompleksitas risiko tersebut. Selama ini kita dikenal sebagai wilayah penyangga Merapi. Namun data empiris lima tahun terakhir menunjukkan bahwa ancaman terbesar yang paling sering dirasakan warga justru berasal dari bencana berbasis cuaca.

Pertama, Dominasi Angin Kencang.
Frekuensi kejadian angin kencang di Sleman adalah yang tertinggi dibanding jenis bencana lain, dengan kerugian material mencapai miliaran rupiah dan ribuan rumah terdampak. Tahun 2022, Sleman bahkan menjadi daerah dengan kejadian angin kencang terbanyak di DIY. Pusdalop BPBD Sleman mencatat bahwa 70–80 persen bencana nongeologi setiap tahun didominasi oleh cuaca ekstrem.

Kedua, Risiko Banjir Ganda.
Sleman menghadapi dua tipe banjir sekaligus: banjir genangan rutin setiap musim hujan dan banjir lahar hujan dari Merapi. Sungai-sungai seperti Gendol, Kuning, dan Opak menjadi jalur aliran material vulkanik saat curah hujan ekstrem. Saat ini, 54 kalurahan di 15 kapanewon yang berada di sepanjang aliran sungai berhulu Merapi masuk kategori berisiko tinggi. Kondisi ini menuntut sistem peringatan dini yang andal serta pengawasan infrastruktur sungai yang ketat.

Data ini menegaskan: fokus mitigasi Sleman tidak boleh berhenti pada letusan Merapi. Risiko cuaca ekstrem yang terjadi hampir setiap tahun harus mendapat porsi perhatian yang sama.

Penguatan Fondasi Fisik dan Sosial

Memasuki puncak musim hujan pada Januari–Februari 2026, kita perlu mempercepat identifikasi dan penanganan titik-titik kerentanan. Salah satu persoalan nyata adalah rapuhnya talud sungai yang menimbulkan erosi, banjir kiriman, serta kerusakan lahan warga. Runtuhnya talud juga sering menyebabkan kerusakan akses jalan dan retakan pada rumah-rumah di bantaran sungai. Sementara laporan dari lapangan menunjukkan: perbaikannya kerap berjalan lambat.

Karena itu, prioritas Sleman mencakup:

(1) Penguatan talud sungai dengan kombinasi material struktural (beton) dan vegetatif (tanaman penahan erosi) agar lebih tahan jangka panjang.

(2) Penyisiran rutin terhadap tebing-tebing rawan longsor di 14 kalurahan berisiko tinggi (di Kapanewon Prambanan, Turi, Pakem, dan Cangkringan) serta pemasangan alarm dini bagi warga bantaran sungai.

Tiga Pilar Kesiapsiagaan Sleman

Ancaman hidrometeorologi bersifat berulang dan meningkat seiring perubahan iklim. Untuk mengubah risiko menjadi ketahanan, Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan tiga pilar utama:

1. Integrasi Data ke Tata Ruang.
Peta kerawanan bencana, termasuk zonasi rawan banjir lahar, wajib terintegrasi ke dalam RTRW. Perhitungan drainase kota harus disesuaikan dengan curah hujan ekstrem, bukan curah hujan rata-rata.

2. Penguatan Sistem Peringatan Dini.
Sistem peringatan dini diperbarui dari sekadar informasi cuaca umum menjadi peringatan spesifik berbasis lokasi—misalnya peringatan longsor untuk desa tertentu atau potensi banjir di kecamatan tertentu. Pusdalop dan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Sleman siaga 24 jam untuk merespons kejadian secara cepat.

3. Edukasi dan Latihan Komunitas.
Kesiapsiagaan warga adalah kunci menekan korban. Sleman telah membentuk 86 Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) serta meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program Gladi Kesiapsiagaan dan penguatan komunitas relawan. Distribusi logistik darurat dipastikan tersedia di gudang utama dan pos-pos distribusi.

Melalui langkah-langkah ini, Sleman berkomitmen mengubah narasi dari kerentanan menjadi ketangguhan. Dengan memahami ancaman secara makro dan bertindak berdasarkan data lokal yang spesifik, kita dapat membangun kesiapsiagaan kolektif yang lebih kuat. Waspada, bersiap dan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG dan BPBD. Bersama, kita jaga Sleman. **

Harda Kiswaya, S.E., M.Si
Penulis adalah Bupati Sleman Periode 2025–2030. Saat ini sedang menempuh Program Doktor (S3)  Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (KDIK) di Sekolah Pascasarjana UGM.