Estetisasi Kekuasaan

DALAM memandang, mempersepsi dan menjelaskan kekuasaan bernegara, setiap lokasi punya caranya sendiri-sendiri. Pada tataran masyarakat, khususnya warga, siapa pun bisa melacak, menulis ataupun menganalisis dengan cara dan minatnya sendiri. Namun, masyarakat adalah konstruksi negara.

Sementara itu, negara, dan khususnya setiap pemerintah yang berkuasa, punya kepentingan pula dalam melegitimasi kekuasaannya. Pemerintah akan memilah dan memilih, mana yang perlu dicatat dan dipamerkan, dan mana yang perlu dipinggirkan tapi tidak dibuang dan mana yang perlu disembunyikan.

Dalam memamerkan kekuasaan, pemerintah yang berkuasa sebenarnya melakukan estetisasi kekuasaan. Estetisasi kekuasaan adalah bagaimana pemerintah yang berkuasa melakukan, seperti halnya melukis, poles-sana poles-sini, menghidupkan warna tertentu meredupkan warna yang lain, mengkonstruksi simbol-simbol “baru”, dan semua atas nama “begitulah yang benar.”

Secara umum, estetisasi kekuasaan adalah strategi seolah mempercantik kekuasaan, tetapi di balik itu estetisasi melakukan banyak hal manipulatif. Namun, sebagai mana halnya suatu hasil manipulasi, banyak hal yang akhirnya bisa dibongkar. Suatu hal yang kemudian menjadi sangat berbeda dengan estetisasi kehidupan, sesuatu yang banyak dilakukan seniman.

Mundur sedikit, dalam rentang waktu yang cukup panjang, sejarah Indonesia dicatat dan ditulis dalam kepentingan kolonial. Walaupun dalam beberapa hal memiliki kadar akademik, tetap saja perspektif kepentingan membuat sejarah mengalami estetisasi politik kolonial. Pemerintah kolonial, dengan alasan etis, filosofis dan politis, merasa hal itulah yang paling benar. Tentu benar menurut pemerintah kolonial.

Hal yang sama dilakukan oleh Soekarno. Bahkan Soekarno yang terkesan paling keren dalam mengestetisasi kekuasaannya. Mulai dari geneologi Soekarno, pameran-pameran pemikirannya, hingga retorika Soekarno, semua estetisasi tersebut dimaksudkan untuk melegitimasi kekuasaannya.

Berbeda dengan Soekarno, Soeharto melakukan estetisasi kekuasaan dengan melakukan, seperti pameran, yakni pameran instalasi. Kalau soal estetisasi geneologis, itu biasalah untuk banyak pemimpin. Akan tetapi, untuk pameran pemikiran dan retorika, Soeharto jelas tidak bisa bersaing dengan Soekarno.

Dalam pameran instalasi kekuasaan tersebut, Soeharto memamerkan tembok-tembok beton yang dijaga ketat oleh aparat-aparat kekerasan. Lukisan kekuasaan Soeharto terkesan mentereng, apalagi pembangunan ekonomi terkesan bisa memperlihatkan ruang-ruang pameran di banyak kota.

Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi, tidak banyak melakukan estetisasi kekuasaan. Habibie, Gus Dur, dan Megawati lebih dalam posisi masa-masa transisi kepemimpinan dan kekuasaan yang agak cepat dan buru-buru. Habibie justru mendapat beban dari estetisasi instalasi kekuasaan Soeharto. Gus Dur memang tidak bakat jadi penguasa. Megawati masih diwarnai estetisasi Soekarno.

Tentu, seharusnya, SBY dan Jokowi punya kans lebih besar untuk melakukan estetisasi kekuasaannya, karena menjadi penguasa sepuluh tahun. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan estetisasi kekuasaan yang dilakukan Soekarno ataupun Soeharto, maka jejak-jejak estetisasi kekuasaan SBY dan Jokowi memang terkesan permukaan dan dangkal.

Seperti presiden lain setelah 1998, luas dan rentang kanvas kekuasaan SBY dan Jokowi sudah dibatasi. Sebagai seniman penguasa, mereka adalah seniman populer dalam pengertian yang berbeda, bahkan bertentangan. SBY berdiri di atas kegagalan estetisasi Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Hal tersebut tentu menguntungkan SBY.

Berbeda dengan SBY, masa Jokowi adalah masa ketika media sosial (ruang digital) mulai merebak dan semakin memassal. Estetisasi kesederhanaan profil menjadi ujung tombak kekuasaan Jokowi. Akan tetapi, estetisasi kesederhanaan profil tentu tidak membantu menutupi begitu banyak tipuan dinastisasi dan oligarki.

Bukan tidak boleh melakukan dinastitasi, karena hampir semua penguasa melakukan hal tersebut. Yang membuat estetisasi dengan strategi profilisasi yang dipaksakan sehingga membuat kekuasaannya, akhirnya, terlihat aibnya. Dalam konteks estetisasi kekuasaan, Jokowi adalah contoh yang tidak bagus.

Sekarang, era dan rezim kekuasaan Prabowo. Hal yang perlu digarisbawahi, Prabowo mempelajari pola-pola estetisasi yang dilakukan para penguasa sebelumnya. Prabowo dengan cerdas menyusun dan melakukan bongkar pasang sejumlah menterinya secara kontradiktif. Strategi kontradiktif ini akan bekerja secara berlawanan. Hasilnya? Kita tunggu sampai kekuasaannya selesai. ***

Prof. Dr. Aprinus Salam, S.S., M.Hum.

Guru Besar FIB UGM