Serikat Petani Indonesia Sampaikan Beberapa Tuntutan
Petani ingin pemerintah segera memfasilitasi ruang publik untuk penjemuran padi dan jagung.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei menjadi salah satu saluran menyuarakan aspirasi berbagai elemen, salah satunya dari DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) DIY.
Dipimpin Ketua DPW SPI DIY, Sumantoro SE, massa SPI bergabung dengan peserta aksi lain di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Massa yang sebagian mengenakan baju punakawan membentangkan spanduk berisi tuntutan keadilan bagi buruh dan petani serta melakukan orasi.
Melalui siaran pers ke redaksi koranbernas.id, Sabtu (2/5/2026), Sumantoro mengatakan yang terlibat dalam aksi May Day dari SPI adalah elemen buruh dan petani formal maupun informal di seluruh Yogyakarta. "Ada beberapa tuntutan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait," kata Sumantoro.
Di antaranya, kata dia, pencabutan Omnibus Law dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang pro-buruh formal maupun informal serta kenaikan upah buruh yang layak.
Untuk mengimbangi
"Upah buruh formal maupun informal harus dinaikkan untuk mengimbangi harga-harga kebutuhan di Yogyakarta yang juga naik. Kemudian BPJS dan THR harus segera dituntaskan secara struktural," kata aktivis yang tinggal di Dusun Sirat Sidomulyo Bambanglipuro Bantul tersebut.
SPI juga meminta aparat menuntaskan permainan tengkulak yang membeli harga gabah dan jagung di bawah ketentuan pemerintah. Lalu, Pemerintah Daerah Yogyakarta agar segera membentuk Bank Tani guna memfasilitasi petani sesuai kultur dunia petani dari pembiayaan olah tanah, pemupukan, biaya panen padi dan palawija. Setelah panen, baru petani membayar pinjaman ke Bank Tani.
Sumantoro juga menyuarakan sistem tata kelola pertanian Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) agar berdasarkan hamparan sawah. "Jadi pengelolaanya bukan berdasarkan teritorial pedukuhan seperti yang selama terjadi," katanya.
Fasilitasi pemerintah
Selama ini proses penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dan sarana produksi pertanian lainnya dilakukan secara spesifik per dusun atau pedukuhan bukan sesuai hamparan sawahnya.
Pemerintah agar segera memfasilitasi menyediakan rest area untuk berhentinya mobil atau alat transportasi yang akan mengangkut hasil produksi dari petani. SPI juga ingin pemerintah segera memfasilitasi ruang publik untuk penjemuran padi dan jagung bagi petani. Agar penjemuran tidak di pinggir jalan seperti yang banyak terjadi selama ini karena membahayakan pengguna jalan.
"Kami akan terus mengawal secara intensif tata kelola pemerintahan yang pro-buruh dan petani yang sampai sekarang nasibnya buruh dan petani masih tertindas oleh sistem kapitalisme. Kami serukan pemerintah harus menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang digagas Guru besar UGM Prof Dr Mubyarto agar ekonomi berkeadilan dapat dilaksanakan," katanya.
Fakta, dengan rendahnya upah buruh dan banyaknya potongan upah buruh menyebabkan buruh tidak mampu menyekolahkan anaknya lebih tinggi. Selain itu, juga kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. (*)
