KORANBERNAS.ID, JOGJA--Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kembali mengukuhkan posisinya sebagai pionir dalam kedisplinan dan kualitas tata kelola birokrasi. Dalam agenda penting yang digelar oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Daerah Istimewa Yogyakarta, satuan kerja Kota Pelajar ini sukses menorehkan prestasi membanggakan dengan menyabet peringkat pertama se-DIY dalam hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra). 

Pencapaian gemilang ini dirilis di sela-sela kegiatan asistensi intensif yang diinisiasi oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama serta Direktorat Jenderal terkait di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (25/05/2026), bertempat di Aula Kanwil BPN DIY.

Bukan sekadar angka di atas kertas, prestasi ini menjadi refleksi dari pergeseran paradigma kerja yang radikal di tubuh BPN Kota Yogyakarta. Selama ini, perencanaan program sering kali terjebak dalam rutinitas formalitas pemenuhan target administratif semata. Namun, peringkat pertama yang diraih kali ini, membuktikan bahwa skema perencanaan yang disusun oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dinilai paling matang, terukur, dan visioner dibandingkan dengan wilayah lainnya di bumi Mataram.

Sejalan dengan torehan prestasi tersebut, Penata Pertanahan Ahli Muda, Mokhamad Surianto, memberikan arahan strategis yang sangat tajam bagi seluruh jajaran. Ia menegaskan dengan lantang bahwa arah kebijakan instansi saat ini wajib bertransformasi secara total.

Setiap pelaksanaan program dan kegiatan ke depan tidak boleh lagi hanya berorientasi pada pencapaian output atau hasil fisik semata. Jauh lebih krusial dari itu, seluruh aparatur pertanahan dituntut untuk menghitung secara cermat seberapa besar manfaat langsung serta dampak jangka panjang (outcome) yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas dari setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan.

Guna memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran, sistem pengajuan dan perencanaan internal juga diperketat melalui mekanisme yang lebih akuntabel. Secara teknis, setiap pengajuan kebutuhan operasional dan taktis dari berbagai lini kini wajib disalurkan satu pintu melalui bagian Tata Usaha. Mekanisme ini diterapkan agar seluruh usulan dapat diakomodir secara objektif sesuai skala prioritas kebutuhan riil di lapangan, sekaligus memastikan setiap pergerakan program selaras dan mengunci erat ke dalam dokumen Rencana Strategis satuan kerja.

Keberhasilan memuncaki peringkat pertama se-DIY ini diharapkan tidak membuat seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta berpuas diri. Sebaliknya, penghargaan ini harus menjadi bahan bakar motivasi yang kuat untuk terus memacu kualitas perencanaan, mendongkraf performa kinerja kolektif, dan melahirkan inovasi pelayanan pertanahan yang jauh lebih prima, cepat, serta transparan bagi seluruh warga Kota Yogyakarta. (*)