Provinsi lain Sudah Lampu Merah, Jateng Jadi Contoh Perlindungan Lahan Pertanian Abadi

Banyak provinsi sudah kehilangan sawahnya. Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, bahkan Bali.

Provinsi lain Sudah Lampu Merah, Jateng Jadi Contoh Perlindungan Lahan Pertanian Abadi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencatatkan capaian gemilang dalam menjaga kelestarian lahan pertanian. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebanyak 91 persen lahan pertanian abadi atau LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di Jawa Tengah masih terlindungi dari alih fungsi.

Angka tersebut jauh di atas target nasional sebesar 87 persen, dan menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan realisasi tertinggi secara nasional.

“Jawa Tengah ini luar biasa. Masih surplus empat persen dari target nasional. Banyak provinsi lain yang sudah lampu merah, tapi Jateng justru jadi contoh. Tepuk tangan buat Pak Gubernur,” ujar Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN, saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan pencanangan Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 2025 di Purworejo, Kamis (7/8/2025).

Nusron menyebutkan, selama empat tahun terakhir (2021-2025), alih fungsi lahan di Jawa Tengah hanya 1.218 hektar dari total lebih satu juta hektar lahan pertanian. Angka ini merupakan salah satu yang paling rendah di Indonesia.

Luar biasa

“Alih fungsi lahannya kecil sekali, hanya seribuan hektar. Itu luar biasa. Banyak provinsi sudah kehilangan sawahnya. Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, bahkan Bali, sudah di bawah rata-rata,” ungkap Nusron.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam kesempatan yang sama menyampaikan permintaan khusus kepada Menteri ATR/BPN, agar zona hijau dan lahan produktif di provinsinya tetap dijaga dan tidak mudah diubah peruntukannya.

“Luas wilayah Jawa Tengah mencapai hampir 3,5 juta hektar, dan sekitar 1,5 juta hektar di antaranya zona hijau. Kami harapkan ini tidak diubah jadi zona pembangunan. Ini demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan,” kata gubernur.

Ahmad Luthfi menambahkan, pada 2024 Jawa Tengah menyumbang 18,8 persen dari total produksi pangan nasional, dan menjadi penopang utama program swasembada pangan. Menjaga lahan pertanian berarti menjaga masa depan pangan bangsa. “Kami ingin Jawa Tengah tetap menjadi ijo royo-royo, daerah subur yang memberi kontribusi nyata untuk ketahanan pangan nasional,” ungkap Ahmad Luthfi. (*)