Peduli Perempuan dan Disabilitas, Ohana Gelar Kampanye 16 Hari

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Sebagai wujud kepedulian terhadap perempuan dan penyandang disabilitas, Perkumpulan Ohana Indonesia menggelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) dan Hari Disabilitas internasional (HDI).

Bekerja sama dengan berbagai pihak, kegiatan itu berlangsung dua hari Jumat dan Sabtu (29-30/11/2024), di Kampus Jogja Film Academy (JFA) Jalan MT Haryono Yogyakarta.

Rangkaian kegiatan dibuka Jumat (29/11/2024) dihadiri langsung Direktur Eksekutif Ohana, Risnawati Utami, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Bahrul Fuad, Andreas Bayu Nugroho dari Bappeda DIY serta Harmono dari JFA.

Selain diisi talk show, bazar UMKM serta nonton bareng film, pembukaan acara Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan bertema UNITE to End Violence against Women kali ini dimeriahkan pentas seni dari penyandang disabilitas.

Talkshow Kampanye 16 HAKTP dan Hari Disabilitas internasional di Kampus JFA. (sholihul hadi/koranbernas.id)

“Kami memberikan apresiasi digelarnya acara ini bekerja sama dengan Kampus Jogja Film Academy,” ungkap Risnawati Utami pada acara yang diikuti perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan maupun dari kalangan aktivis.

Baginya, kolaborasi dan kerja sama secara kelembagaan seperti itu bisa terus berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu perempuan dan penyandang disabilitas.

Perempuan dan disabilitas, sambung Bahrul Fuad, memang rentan terhadap segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kommas Perempuan yang didirikan sejak tahun 1998 sampai saat ini banyak menerima laporan.

“Tahun 2023, Komnas Perempuan mencatat ada 288.111 kasus dan 95 persennya merupakan kekerasan di dalam rumah tangga,” ungkapnya.

Pentas seni memeriahkan pembukaan Kampanye 16 HAKTP dan Hari Disabilitas internasional di Kampus JFA. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Andreas Bayu Nugroho menambahkan Pemda DIY memegang teguh komitmen serta memiliki tanggung jawab terhadap perempuan dan disabilitas lewat kebijakan. Bahkan Pemda DIY sudah menggagas Rencana Aksi Daerah bekerja sama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Demi terwujudnya pembangunan yang inklusif, lanjut dia, selain dari aspek anggaran juga layanan yang ramah disabilitas. Prinsip, kata dia, tidak ada satu pun yang ditinggalkan.

Sedangkan Harmono sepakat semua pihak harus menyuarakan kepedulian pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Bicara tentang kampanye, lanjut dia, akan efektif bila dilakukan dengan media film.

Kenapa? Ini karena film sebagai salah satu karya seni memiliki kekuatan memberikan pengajaran secara lunak artinya tidak secara langsung maupun frontal sehingga sering mendapat penolakan. “Dengan film masyarakat terbuka hatinya. Film juga relevan, karena bersifat jangka panjang bisa 50 tahun serta bisa dikemas sesuai keinginan kita,” ungkapnya.

Masyarakat tergerak

JFA sebagai satu-satunya kampus di Indonesia yang fokus pada perfilman memberikan dukungan terhadap disabilitas maupun perempuan berkarya di bidang tersebut. “Peluang itu masih terbuka, misalnya menyuarakan bagaimana trotoar yang nyaman bagi disabilitas sehingga pemerintah dan masyarakat tergerak,” kata dia.

Seperti diketahui, Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah sebuah inisiatif internasional yang diadopsi untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Inisiatif ini pertama kali digagas oleh Women’s Global Leadership Institute pada tahun 1991 dengan dukungan dari Center for Women’s Global Leadership.

Dalam upaya mencapai SDGs secara keseluruhan, kampanye 16 HAKTP memberikan kontribusi penting dengan mengintegrasikan isu-isu kekerasan terhadap perempuan ke dalam agenda pembangunan nasional dan lokal.

Adapun rentang waktu kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dimulai 25 November hingga 10 Desember, sekaligus memiliki makna simbolis yang penting dalam menghubungkan kekerasan terhadap perempuan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Bantuan hukum

Selama kurun waktu dua tahun terakhir, Perkumpulan OHANA melalui OHANA Law Center (OLC) telah berupaya mewujudkan perlindungan kepada perempuan dan anak dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan melalui bantuan hukum.

Pada saat yang sama, OHANA aktif bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kekerasan terhadap perempuan. (*)