Menteri Kependudukan Temui Keluarga Risiko Stunting di Sleman
Saya mendapat perintah dari Bapak Presiden untuk turun ke lapangan. Jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar.
Nila Hastuti 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menemui ratusan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Sleman, di Balai Budaya Tamanmartani, Kalasan, pada Kamis (25/6/2026). Agenda ini bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026.
Didampingi Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, jajaran OPD serta unsur Forkopimda, Menteri Wihaji bertemu dan berinteraksi langsung dengan para kader TPK dan keluarga risiko stunting yang turut mengikuti acara tersebut.
Dalam interaksinya, Menteri Wihaji menyatakan betapa krusialnya peran para kader TPK menurunkan angka stunting serta mengawal ketahanan keluarga. Menteri mengingatkan kembali tugas pokok fungsi (tupoksi) mereka di lapangan. Untuk menguji pemahaman para garda terdepan ini, Wihaji melemparkan sejumlah pertanyaan acak mengenai ketugasan mereka sehari-hari.
Sementara dalam arahannya, Menteri Wihaji menyampaikan komitmen pemerintah pusat melakukan pengawasan langsung pada level akar rumput sesuai instruksi Presiden RI. Jajaran kementerian diminta fokus bekerja mengecek fakta di lapangan daripada menghabiskan waktu pada diskusi formal.
"Saya mendapat perintah dari Bapak Presiden untuk turun ke lapangan. Jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, jangan banyak FGD. Cek lapangan, apakah betul tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik," kata Wihaji.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Sleman. (istimewa)
Wakil Bupati Danang Maharsa menyampaikan kehadiran Menteri Kependudukan merupakan kehormatan sekaligus momentum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas.
Merespons arahan Menteri, Danang menyampaikan Pemerintah Kabupaten Sleman siap mendukung penuh kebijakan kependudukan nasional. Penanganan stunting tidak sekadar persoalan pemenuhan gizi, melainkan berakar pada akurasi data intervensi.
"Stunting bukan sekadar angka. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Karena itu verifikasi dan validasi (verval) data menjadi kunci agar intervensi tepat sasaran dan keluarga yang berisiko bisa segera didampingi," kata Danang.
Sebagai bentuk kesiapan operasional di lapangan, Kabupaten Sleman telah mengoptimalkan kinerja Tenaga Lini Lapangan di 16 kapanewon. Saat ini, kekuatan struktur pendampingan keluarga di Sleman mencakup Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 2.088 orang, Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 212 kelompok dengan 8.345 anggota.
Berikutnya, Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 134 kelompok dengan 3.977 anggota, Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 175 kelompok dengan 4.556 anggota, dilengkapi 16 Sekolah Lansia, dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) sebanyak 131 kelompok dengan 2.620 anggota.
Selain penguatan gizi, peringatan Harganas ke-33 di Sleman juga mengintegrasikan program edukasi literasi keuangan keluarga bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Integrasi ini ditujukan agar keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas memiliki kemandirian ekonomi dan mampu mengelola risiko masa depan secara bijak. (*)
