MBG Langkah Maju Tapi Jangan Melupakan Kesejahteraan Guru
Siapa yang akan menyuapi ilmu jika guru sebagai pemberi ilmu hidupnya masih jauh dari kata sejahtera.
--- 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu B, menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang langkah maju bagi kompetensi anak bangsa. Namun demikian, pemerintah jangan justru melupakan peningkatan kesejahteraan guru.
"Kalau makanannya sudah bergizi supaya daya tangkap ilmu maksimal, tapi siapa yang memberikan ilmu? Guru kan. Kalau kesejahteraan guru dalam arti gizi kesejahteraannya tidak tercukupi, tidak mungkin murid bisa maksimal,” ujarnya pada konferensi pers di DPRD DIY, Kamis (29/1/2026).
Menurut dia, ibarat membangun gedung di atas fondasi yang rapuh, pemerintah kini ditantang untuk melihat prioritas secara menyeluruh yaitu menyehatkan fisik siswa sekaligus mensejahterakan guru.
Selaku pimpinan komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat, anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan kecerdasan siswa tidak hanya ditentukan oleh asupan makanan tetapi juga kesejahteraan guru yang hingga kini masih memprihatinkan termasuk di wilayah Yogyakarta.
Honor tertinggi
Merujuk data, Dwi menyatakan di tengah wacana pemindahan urusan dinas dan program-program besar di provinsi ini masih ada sekitar 5.000 guru berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Mereka hanya mengantongi honor tertinggi pada kisaran Rp 500 ribu.
Ketimpangan kesejahteraan pendidik itu perlu dicarikan solusi. “Hari ini masih ada guru dengan honor kecil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus mengandalkan donasi komite sekolah untuk sekadar menyambung hidup. Saya berjuang agar guru bisa dibiayai Dana Keistimewaan tapi terbentur regulasi. Tahun depan, saya akan bawa ini ke Jakarta untuk membuka jalan insentif bagi guru,” tambahnya.
Selain kesejahteraan, lanjut dia, guru juga dihadapkan pada persoalan regulasi dan kapasitas. Pada era transformasi digital, guru pun dituntut cerdas termasuk menguasai kecerdasan buatan atau AI. “Namun bagaimana guru bisa menjawab tantangan zaman jika laptop saja tidak dimiliki dan dukungan pelatihan dari pemerintah masih minim?” kata dia.
Dia sepakat, Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan perlu didukung dengan standar kualitas sekolah yang merata. Adanya label sekolah favorit jangan sampai menjadi pemicu semacam diskriminasi yang hanya mengukur kecerdasan dari indikator nilai, bukan potensi peserta didik secara utuh. (*)
