Mahasiswa Baru UMY Diajak Menjadi Aktivis Intelegensi

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. KH Haedar Nashir, M.Si. mengucapkan selamat datang kepada 5.555 mahasiswa baru yang telah memantapkan hatinya untuk bergabung bersama keluarga besar UMY dan Muhammadiyah yang memiliki tradisi besar.

Pesan ini disampaikan Haedar saat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggelar kegiatan Masa Ta’aruf secara luring di Gedung Sportorium UMY pada Senin (12/9/2022).

“Anda [mahasiswa baru] berada di organisasi yang memiliki ribuan sekolah, 119 rumah sakit di seluruh tanah air dan memiliki 23 tokoh yang menjadi pahlawan Indonesia yang lahir dari Muhammadiyah. Hal ini menandakan bahwa kalian berada di kampus dan organisasi yang memiliki tradisi besar, yang harus digelorakan dalam hati, pikiran, dan tindakan kalian,” ungkap Haedar.

Kegiatan Masa Ta’aruf ini merupakan acara orientasi mahasiswa baru, untuk mengenalkan lingkungan kampus dengan mengusung tema "Manifestasi Nilai Profetik Mencerahkan Insan Bestari” yang dibuka langsung oleh Rektor UMY Prof. Gunawan Budiyanto, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir.

Haedar yang juga merupakan Guru Besar UMY bidang Ilmu Pemerintahan ini juga menambahkan, bahwa berada dalam tradisi besar tentu harus memiliki beberapa karakter mulia untuk menjaga tradisi tersebut.

“Karakter pertama adalah akhlaq mulia yang berjiwa sidiq, amanah, dan fatonah baik di manapun dan kapan pun berada. Kedua, kalian harus mengisi otak kalian dengan ilmu dan seluruh asupan yang membawa kalian pada masa depan, agar kalian menjadi sosok aktivis yang intelligence. Ketiga, milikilah radius pergaulan dan peran yang melintas batas, terakhir, jadilah orang yang dewasa, bertanggung jawab pada diri sendiri, dan birul walidain,” jelasnya.

Menanggapi naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Haedar pun meminta pemerintah membuat kebijakan yang simultan alih-alih sepihak.

"Pemerintah perlu melihat dan meletakkan kebijakan-kebijakan yang diambil itu secara komprehensif. Jangan hanya dari satu aspek tapi harus simultan. Apabila kenaikan harga BBM tersebut menimbulkan masalah yang berat di tingkat masyarakat, maka bisa saja pemerintah melakukan peninjauan kebijakan tersebut. Namun bila kebijakan tersebut sudah terlanjur dilaksanakan, pemerintah harus memastikan membuat terobosan agar kebijakan tersebut bisa meringankan masyarakat," paparnya.

Haedar menambahkan, pemerintah dan para elit harus memastikan kebijakan yang mereka buat tidak merugikan rakyat. Namun sebaliknya kebijakan dibuat dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Terkait keinginan masyarakat agar pemerintah tetap mensubsidi BBM, Haedar menilai itu hal itu wajar saja. Namun, Haedar kembali menekankan semua kebijakan harus bersifat simultan dan tidak membebani masyarakat.

"Misalkan di sini diirit ya untuk tidak disubsidi, tapi di tempat lain jebol, pajak didorong tapi pelayanan terhadap masyarakat lemah. Jadi intinya pada kebijakan yang simultan," tandasnya. (*)