JKN Makin Kuat, BPJS Kesehatan Klaim Selamatkan 8,1 Juta Warga dari Jurang Kemiskinan

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak lagi sekadar menjadi skema pembiayaan layanan kesehatan, tetapi disebut telah menjadi instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Hingga akhir 2025, BPJS Kesehatan mencatat Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan serta melindungi sekitar 16 juta orang dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Jakarta, Kamis (2/7/2026). Ia mengatakan keberadaan JKN telah menjadi fondasi dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

"Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujarnya.

Cakupan kepesertaan JKN kini mencapai 282,7 juta jiwa atau setara 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingginya jumlah peserta turut diiringi lonjakan pemanfaatan layanan kesehatan yang sepanjang 2025 mencapai lebih dari 725,3 juta layanan atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.

Untuk memperluas akses masyarakat, BPJS Kesehatan memperkuat transformasi digital melalui aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi PANDAWA melalui WhatsApp, hingga Care Center 165.

Selain itu, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 23.770 fasilitas kesehatan tingkat pertama, 3.194 rumah sakit rujukan, dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.

Di sisi ekonomi, dampak Program JKN dinilai jauh melampaui sektor kesehatan. Kajian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun serta menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.

"Efek berganda juga dirasakan sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, hingga layanan sosial," ujarnya.

Meski demikian, tantangan keberlanjutan program masih membayangi. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.

BPJS Kesehatan juga melaporkan kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap sehat dengan aset bersih mencapai Rp30,04 triliun atau cukup untuk memenuhi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Hasil investasi DJS Kesehatan selama 2025 tercatat sebesar Rp3,94 triliun," paparnya.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan finansial JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Manfaat Program JKN harus terus dirasakan masyarakat dan keberlanjutannya harus dijaga bersama," katanya.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan JKN merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat konstitusi dalam menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan.

"Berbagai kemajuan yang telah dicapai perlu terus diperkuat agar manfaat JKN dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia," ungkapnya. (*)