Ini Pesan Busyro Muqoddas untuk Pemuda Muhammadiyah

KORANBERNAS.ID – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr H Muhammad Busyro Muqoddas M Hum menghadiri acara Pengajian rutin Rabu Kliwon Kokam dan Pelantikan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bantul periode 2018-2022, Selasa (5/11/2019) malam, di Gedung Dakwah Muhammadiyah.

Pelantikan ditandai pengucapan sumpah dan janji dari semua yang terlantik setelah mengucapkan kalimat Syahadat.

Usai dilantik, Ketua Pemuda Muhammadiyah Bantul Yahya Hanafi MSi berharap mereka  yang dilantik menjaga kualitas, integritas dan selalu inovatif.

"Mari kita bersinergi dengan banyak pihak untuk bisa berperan memajukan dan mencerahkan Bantul," katanya.

Dia mengakui jumlah yang dilantik saat ini lebih banyak dibanding periode sebelumnya. Ini hal yang menggembirakan dan patut disyukuri.

Namun semua  harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengurus dan terus berinovasi dengan program yang memberikan manfaat bagi semua.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul H Sahari berpesan agar Kokam dan kader Muhammadiyah memahami fungsinya sebagai pelopor, pelangsung dan menjaga amal usaha Muhammadiyah serta cita-cita Muhammadiyah demi tegaknya Islam.

“Dalam kondisi apapun dan bagaimana pun semua tetap dalam bingkai Muhammadiyah. Saya ucapkan selamat berjuang dan membaktikan diri," katanya.

Busyro Muqoddas saat memberikan sambutan bertema Membangun Tradisi Kebangsaan yang Berakhlak Mulia berpesan agar pemuda Muhammadiyah memahami makna demokrasi, supaya mereka tidak ikut larut dalam sistem demokrasi transaksional.

“Ini kalimat yang normatif. Agar jelas maka harus disajikan dengan pendekatan realistis berupa bukti-bukti," katanya.

Menurut dia, tema itu bisa dipertajam menjadi Tantangan Gerakan Melawan Korupsi.

"Kita ambil contoh demokrasi kita adalah demokrasi transaksional. Maka birokrasi akan dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat transaksional atau suap," kata mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Yang terjadi adalah banyak pejabat korupsi. Ini karena untuk menduduki jabatan tertentu harus mengeluarkan modal besar.

“Mereka berpikir bagaimana caranya bisa break event point (BEP) atau bisa membayar kembali biaya yang dikeluarkan. Dan undang-undang memang memungkinkan munculnya transaksional,” katanya.

Maka diperlukan semangat bersama, bagaimana menciptakan demokrasi yang tidak transaksional  di negara ini. (sol)