Hanya 0,9 Persen SDM Bekerja di Sektor Maritim, Bahari Indonesia Belum Tergarap Serius
Yvesta Putu Ayu Palupi 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Indonesia merupakan negara maritim namun sektor ini belum tergarap serius sejak zaman penjajahan.
Padahal Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan jumlah penduduk 278,2 juta jiwa. Tercatat tak lebih dari 1,68 juta atau 0,96 persen penduduk yang bekerja pada sektor maritim.
“Hanya hanya sedikit yang bergerak ke maritim sisanya banyak di daratan. Hanya 1,68 juta atau 0,96 persen penduduk yang bergulat di maritim,” papar Laksda TNI Harjo Susmoro, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) RI saat memberikan kuliah umum bertajuk Strategi Keamanan Nasional Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di Pascasarjana UGM, Rabu (24/8/2022).
Menurut Harjo, posisi perairan Indonesia sebenarnya strategis bagi pelayaran dan perdagangan internasional. Perairan Indonesia berada pada posisi silang, termasuk mempunyai 4 dari 9 choke point dunia.
Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang kuat. Namun setelah penjajahan sebagian besar masyarakat Indonesia bergerak di bidang agraris.
"Selama penjajahan tidak hanya kekayaan alam kita yang dikuras, tapi jiwa, semangat dan karakter rakyat yang sebagian besar bahari diubah menjadi agraris," tandasnya.
Untuk mendukung kembalinya kedaulatan dan kemandirian maritim, diperlukan upaya membangun kembali budaya maritim. Selain itu, juga menjaga dan mengelola sumber daya laut, prioritas pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, memperkuat diplomasi maritim dan kewajiban membangun kekuatan maritim.
Apalagi maritim menjadi media pemersatu bangsa, media perhubungan, penyedia sumber daya alam, membangun pengaruh dan media pertahanan dan keamanan.
Diperlukan penguatan kualitas sumber daya manusia dalam membangun pengelolaan sistem keamanan nasional serta memiliki keuletan dan ketangguhan yang tinggi dalam bekerja.
"SDM kita harus juga ditanamkan jiwa kemandirian untuk lebih bangga pada produk negeri sendiri, mampu memperkuat demokrasi, meningkatkan persatuan nasional dan meningkatkan martabat bangsa di tingkat internasional," tandasnya. (*)
