Fakultas Hukum UAD Menjalin Kerja Sama dengan Ombudsman RI

Fakultas Hukum UAD Menjalin Kerja Sama dengan Ombudsman RI

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA  -- Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menjalin kerja sama dengan Ombudsman RI di kampus setempat, Sabtu (16/10/2021). Hadir langsung dalam kerja sama ini Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dan Rektor UAD, Muchlas MT, serta Dekan FH UAD, Rahmat Muhajir Nugroho.

Selain kerja sama, Najih dalam kesempatan ini juga memberikan studium generale kepada mahasiswa baru UAD. Kegiatan dilakukan secara daring dan luring terbatas.

Rahmad mengungkapkan, kerja sama dengan Ombudsman RI dilakukan salah satunya untuk meningkatkan ketrampilan mahasiswa di bidang hukum. Selain itu, membantu dosen dalam mengembangkan keilmuannya.

Hal ini seiring semakin tingginya minat mahasiswa belajar hukum. Di FH UAD, contohnya, jumlah mahasiswa pada 2020 lalu sekitar 300 orang meningkat menjadi sekitar 400 mahasiswa pada tahun ajaran 2021 ini.

"Kerja sama dengan ombudsman ini di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian publik maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan FH UAD dapat mengimplementasikan kerja sama ini sebagaimana fungsi ombudsman mengawasi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan swasta," paparnya.

Sementara Muchlas mengapresiasi prestasi yang terus dicapai FH UAD. Termasuk dalam berbagai kompetisi peradilan semu yang diikuti mahasiswa kampus tersebut.

"Ini mengangkat prestasi UAD, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Rektor menambahkan, kerja sama kali ini diharapkan meliputi kegiatan catur dharma perguruan tinggi. Di antaranya dalam program joint research dengan topik-topik yang menarik.

Contohnya, kewajiban perguruan tinggi dalam memberikan akses kepada kaum disabilitas. Hal ini jadi obyek penelitian yang menarik untuk melakukan pemetaan terhadap kewajiban perguruan tinggi melaksanaan penyediaan fasilitas kepada kaum difabel.

"Sehingga kami bisa punya kesempatan melakukan riset, sedangkan ombudsman bisa dapat memperoleh informasi sehingga program bisa disesuaikan dengan penelitian tersebut," jelasnya.

Najih mengungkapkan, selama pandemi ini banyak muncul perisitiwa yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya program bantuan sosial (bansos), mahalnya obat, kelangkaan oksigen, pembelajaran tatap muka dan lainnya.

"Kita mendapatkan aduan masyarakat dalam persoalan pandemi ini, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2020 mencapai lebih dari 12 ribu untuk seluruh indonesia," imbuhnya. (*)