DPRD Jateng Dorong Pengembangan Desa Wisata
Ya namanya desa wisata. Kalau mau sinyal bagus wisata kota.
Bekti Maharani 
KORANBERNAS.ID, SEMARANG -- DPRD Jawa Tengah (Jateng) mendorong pemerintah serta masyarakat untuk mengoptimalkan keberadaan desa wisata, yang bisa menyokong perekonomian masyarakat.
Hal itu terkait dengan Perda No 2/2019 tentang Desa Wisata yang dimiliki Provinsi Jateng sekaligus bisa menjadi pijakan hukum yang kuat dalam pengembangan desa wisata di suatu wilayah.
Sekretaris Komisi B DPRD Jateng, Ngainirrichadl, menyatakan bahwa sebelumnya persoalan tersebut juga menjadi perbincangan hangat beberapa waktu lalu dalam diskusi mengenai pengembangan desa wisata sebagai wujud rasa cinta tanah air, di Jawa Dwipa Glamping and Resort, Wonosobo.
"Dengan adanya Perda No 2/2019 tentang Desa Wisata, pengembangan desa wisata sebagai sebuah keniscayaan," kata Ngainirrichadl menyampaikan hal tersebut Rabu (4/10/2023) di ruang kerjanya.
Dijelaskan, dalam peraturan tersebut desa wisata sepenuhnya sudah dipercayakan kepada warga atau masyarakat sekitar untuk mengelola potensi wisatanya masing-masing.
Sekretaris Komisi B DPRD Jateng, Ngainirrichadl. (istimewa/Dokumentasi Humas DPRD Jateng)
Selain itu, diperlukan lintas sinergi antarpengelola wisata dengan pemerintah terkait. “Desa wisata itu betul-betul saat ini dipercayakan kepada warga sekitar yang mengelola,” tambahnya.
Untuk itu Komisi B sedang mendorong lintas dinas atau SKPD yang menjalankan program kerjasama memajukan desa wisata yang mempunyai potensi untuk dikembangkan.
"Dari segi UMKM maupun infrastruktur akses menuju lokasi wisata, nah daya dukung ini yang harus dikerjakan bareng dari Komisi B dan dinas-dinas terkait,” ucapnya.
Richardl sepakat dengan istilah keroyokan. Dengan demikian semua ikut andil dalam membangun desa wisata. Tidak ada istilah ego sektoral.
Semua harus bekerja sama mulai dari pusat (kementerian, BUMN), provinsi beserta anak usahanya sampai tingkat daerah. “Saya yakin ini akan sangat sukses untuk semakin memajukan desa-desa wisata di Wonosobo,” ucapnya.
Narasumber diskusi tentang pengembangan desa wisata. (istimewa/Dokumentasi Humas DPRD Jateng)
Kepala Dinas pariwisata dan Kebudayaan Jateng, Agus Wibowo, dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan poin-poin yang tidak kalah penting dalam pengembangan desa wisata adalah masalah digitalisasi.
Untuk bisa mempromosikan desa wisata di era sekarang ini peran media sosial sangatlah membantu. Karena itu pengelola desa wisata supaya paham dan menguasai masalah digitalisasi.
“Lalu bagaimana kita membangun industri pariwisata yang berkolaborasi dengan digitalisasi, dengan fotografi, videografi untuk promosi yang lebih baik, kita juga melakukan pelatihan tata kelola homestay dan fotografi. Sosmed itu kan butuh konten, cara membuat kontennya itu yang harus dilatih dan asah secara terus menerus yang ada di Sumber Daya Manusia kita,” jelas Agus Wibowo.
Kuat mental
Sementara itu Ahnaf Kusnanto pelaku wisata dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa tantangan pengembangan desa wisata sangat luar biasa, apalagi dengan konflik-konfliknya.
“Kita butuh mental yang kuat. Di Wonosobo semua tempat bisa dipotensikan menjadi destinasi, namun kendalanya adalah desa wisatanya sudah terbentuk pengurusnya belum ada. Nah hal-hal seperti ini yang menjadikan destinasi wisata lahir secara premature. Biasanya, kalau lahirnya cepet matinya juga cepat,” ujarnya.
Turut disinggung pula kelemahan pengembangan infrastruktur dalam hal ini jaringan internet. Hanya saja untuk menjawab soal kendala tersebut, Ahfnaf kerap kali berseloroh kepada pengunjung bila mereka rewel soal jaringan internet.
“Kalau ada yang bawel tanya, kok susah sinyal. Kami jawabnya santai, ya namanya desa wisata. Kalau mau sinyal bagus wisata kota. Desa wisata di sini menyuguhkan keindahan alam yang harus dinikmati tanpa menggunakan sosial media,” ucapnya. (rubrik/anf)
