DPRD Jateng Beri Apresiasi Predikat WTP Pemprov Jateng
DPRD Provinsi Jateng meminta kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan lagi kinerjanya.
Bekti Maharani 
KORANBERNAS.ID, SEMARANG -- DPRD Jawa Tengah (Jateng) memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
Ketua DPRD Provinsi Jateng, Sumanto, menyampaikan apresiasi atas predikat WTP yang diterima Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jateng.
“Predikat itu menandakan pemerintah bisa melaksanakan APBN dan APBD dengan baik,” ujarnya seusai menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 BPK kepada Presiden Joko Widodo, di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan Jakarta, awal pekan ini.
Meski begitu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan, WTP untuk Pemerintah Provinsi tersebut belum bisa diartikan luar biasa. Karena, masih ada item-item yang harus diperbaiki.
Untuk itu, DPRD Provinsi Jateng meminta kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan lagi kinerjanya.
BPK RI menyerahkan LHP LKPP 2023 kepada Presiden di JCC Senayan Jakarta, Senin (8/7/2024). (istimewa/dokumentasi Humas DPRD Jateng)
“Berkaitan dengan APBD, pihaknya akan terus mengawal sehingga ke depannya menjadi lebih baik,” tegas Sumanto.
Pada kesempatan tersebut, selain Provinsi Jateng Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 juga mendapat opini WTP dari BPK RI.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara.
Hal itu sekaligus menjadi tugas BPK untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.
Pasti diaudit
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” kata Presiden.
Kepala Negara menambahkan saat ini Indonesia sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada Oktober 2024, dirinya akan digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Presiden berharap dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan tersebut agar berjalan dengan baik. Yakni, dengan menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara Indonesia.
“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan ekosistem sekaligus dan selalu berorientasi pada hasil,” ujarnya. (adv/anf)
