Stabilkan Harga Kedelai agar Tak Memberatkan Perajin Tempe

KORANBERNAS.ID, SEMARANG -- DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) meminta pemerintah segera menstabilkan harga kedelai agar tidak memberatkan para perajin tahu dan tempe.

Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko menyatakan kenaikan harga kedelai yang terjadi setiap hari ini membuat para perajin tahu dan tempe mulai kesulitan menentukan harga jual kepada konsumen.

“Saat ini kita mengetahui bahwa semakin hari keuntungan para perajin tahu dan tempe selalu berkurang, bahkan hasil penjualannya hanya cukup untuk membeli bahan baku untuk produksi berikutnya,” kata Heri Pudyatmoko, Jumat (8/10/2022).

Kendati demikian, ia mengakui jika tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai mengingat kedelai merupakan komoditas impor yang harganya ditentukan oleh pasar bebas.

Namun demikian bukan berarti pemerintah tidak bisa mengambil tindakan strategis atau mencarikan solusi, sebab ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah seperti memberikan subsidi kepada para perajin tahu dan tempe.

"Cari jalan keluarnya misalnya beri subsidi karena tahu tempe ini alternatif protein yang paling terjangkau lapisan masyarakat ke bawah atau memaksimalkan produksi kedelai lokal untuk disalurkan ke perajin atau UMKM tempe dan tahu," ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Setia Budi Wibowo,  sebelumnya menyatakan hal senada dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi B bersama Pengurus Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PUSKOPTI) Jateng dan utusan Primer Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) dari Kabupaten di Jateng.

Dalam rapat audiensi hadir pula pejabat dari Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian Jawa Tengah.

Bowo meminta pemerintah untuk segera merealisasikan tambahan subsidi harga buat produsen dan perajin tahu dan tempe khususnya lewat Kopti, Koperasi produsen tahu dan tempe Indonesia.

Suasana Rapat Dengar Pendapat di Komisi B DPRD Jateng. (istimewa/dokumentasi Humas DPRD Jateng)

Apalagi, anggaran serapan alokasi di APBN tak sedikit.  “Untuk anggaran serapan alokasi APBN cukup besar, kami usulkan untuk menambah subsidi yang sedianya 1.000 per kg menjadi 2.000 per kilogram,” ujarnya.

Maka, lanjut Bowo, tata niaga kedelai di Jawa Tengah harus menjadi perhatian semua pihak agar penghasil kedelai (petani) dan yang beli kedelai bisa mendapat harga yang sesuai.

Bowo berharap ada kerja sama dengan pihak terkait supaya bisa terkendali. “Diharapkan kerja sama dengan semua stakeholder, ke depanmya provinsi  Jawa Tengah agar menjadi swasembada kedelai,” harapnya. (adv/anf)