Di Bantul, masih ada Guru Bergaji Rp. 300 ribu per Bulan

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bantul periode 2022-2027, Kamis (13/10/2022) bersilaturahmi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul di kantor wakil rakyat. Mereka yang datang adalah Ketua umum BMPS Bantul Slamet Raharjo, MPd dari Yayasan Bakti Mulia Wisesa dan pengurus lain. Mereka diterima Ketua Komisi D DPRD Bantul Suratman, didampingi Wakil Ketua dan jajaran anggota.

BMPS Kabupaten Bantul, dilantik Ketua Umum BMPS DIY Prof. Dr. Pardimin pada 17 September lalu di Pemda II Manding Bantul disaksikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Didik Warsito Msi.

Usai dilantik, para pengurus BMPS melakukan rapat koordinasi dan juga memetakan berbagai persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan swasta, mulai tingkat PAUD/TK hingga perguruan tinggi.

Kedatangan mereka ke Komisi D DPRD Bantul untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dunia Pendidikan, khususnya Lembaga-lembaga sekolah yang bernaung di bawah yayasan.

“Setelah lama vakum, BMPS kini aktif kembali. Dan harapan kami adalah agar lembaga pendidikan swasta ini mendapat perhatian tentunya dari pemerintah dan DPRD,” kata Slamet.  Karena lembaga pendidikan swasta juga berkiprah untuk memperjuangkan kecerdasan bagi bangsa dan negara ini. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Misalnya Taman Siswa didirikan tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara dan juga Muhammadiyah (1912, red).  Begitupun saat  bangsa ini merdeka, lembaga pendidikan swasta juga turut andil mewujudkan tujuan kemerdekaan di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Zahrowi dari Bidang Pendidikan BMPS mengatakan, dalan audiensi disampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi lembaga pendidikan swasta. Di antaranya mengenai kebijakan pembiayaan pendidikan swasta, layanan mutu, kesejahteraan guru dan kebijakan jumlah rombongan belajar (rombel) agar memperhatikan sekolah swasta.

“Jadi untuk sekolah negeri misalnya akan membangun rombel baru agar dilakukan proporsional. Agar lembaga pendidikan swasta ini tetap hidup bahkan mampu berkembang. Selain tentunya dari lembaga swasta terus meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran,” katanya. Di sisi lain Zahrowi mengakui saat ini juga masih banyak tenaga pengajar atau guru swasta yang gajinya minim.

“Ada yang gajinya masih Rp 300.000 setiap bulan, tentu sekolah yang bukan dari yayasan besar. Besar harapan kami, hal seperti ini mendapat perhatian dari pihak terkait, termasuk dewan yang memiliki fungsi penganggaran. Karena lembaga pendidikan swasta juga memiliki peran dalam mencerdaskan anak bangsa,” katanya.

Sementara Suratman mengatakan jika sebagai wakil rakyat mereka menerima aspirasi dari BMPS. Tentu  akan ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi dan kapasitas yang mereka miliki.

Didik Warsito  secara terpisah mengatakan, Pemerintah Daerah  memiliki program untuk mendukung sektor pendidikan termasuk di PAUD atau TK. Contoh dengan digulirkanya dana Rp 50 juta untuk setiap pedusunan di Bantul yang jumlahnya 933 pedusunan. “Dana tadi digunakan untuk PAUD/TK, posyandu dan permasalahan penanganan sampah,” katanya. Hal lain yang juga dilakukan adalah memberikan tunjangan kesejahtaraan terhadap guru swasta yang ada di Kabupaten Bantul. (*)