Data Warga Miskin di Kabupaten Klaten Diduga Bermasalah
Kami ambil sampel untuk diajukan perubahan desil. Ini hanya contoh, pasti banyak yang lain.
Masal Gurusinga 
KORANBERNAS.ID, KLATEN -- Pemberlakuan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) oleh pemerintah pusat diduga bermasalah. Pada beberapa wilayah banyak warga yang benar-benar tidak mampu atau warga miskin justru tidak menerima bantuan sosial pemerintah karena tidak masuk desil 1 hingga desil 4.
Sebaliknya, warga yang masuk kategori mampu dan tidak layak menerima justru menerima bantuan sosial pemerintah. Beberapa wilayah tersebut salah satunya di Kabupaten Klaten Jawa Tengah.
Di Desa Karangan dan Desa Karanganom Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten misalnya, terdapat warga yang benar-benar tidak mampu justru tidak pernah menerima bantuan sosial pemerintah. Penyebabnya, karena warga tersebut masuk desil-9.
Karena tidak pernah menerima bantuan itu, Camat Karanganom Joko Handoyo beserta jajaran berinisiatif bergotong-royong menyalurkan bantuan kepada warganya yang tidak pernah menerima bantuan.
Melalui inovasi 'Kumis Cakar' (Kunjung Miskin Camat Karanganom), Joko Handoyo beserta jajaran dan TKSK menyalurkan bantuan paket sembako sekaligus untuk melihat langsung kondisi warganya.
"Bantuan ini sebagai wujud kepedulian kami terhadap warga miskin, baik yang masuk data maupun tidak. Sebab, ada warga miskin yang tidak masuk data. Dengan berkunjung seperti ini, kami jadi tahu permasalahan apa yang terjadi dan apa yang menjadi kebutuhan yang belum terlaksana bagi warga miskin," kata Joko Handoyo, Jumat (3/7/2026).
Kurang valid
Mantan Camat Polanharjo itu menambahkan, inovasi 'Kumis Cakar' dilaksanakan dua kali sebulan yakni Jumat pertama dan ketiga.
Menanggapi masih adanya warga Karanganom kategori miskin namun tidak pernah menerima bantuan akibat tidak masuk data, Joko Handoyo menjawab tidak tahu proses pendataan kemarin.
Mungkin, kata dia, pendataannya kurang valid atau bagaimana. Kunjungan langsung ke rumah warga sekaligus untuk cross check warga tersebut masuk desil berapa serta dapat bantuan apa.
"Ini yang kami cross check lapangan, tapi tidak semuanya. Kami ambil sampel untuk diajukan perubahan desil. Ini hanya contoh, pasti banyak yang lain," ujarnya.
Tiga warga yang dikunjungi dan menerima bantuan paket sembako dari Camat Joko Handoyo masing-masing Zubaidi, warga Dukuh Jebukan Desa Karanganom, Ahmad Jauhari, warga Dukuh Karanglor Desa Karangan dan Kusrini warga Desa Karanganom. Ketiganya benar-benar warga tidak mampu tapi masuk desil-9 sehingga tidak menerima bantuan sosial pemerintah.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono pada wisuda graduasi mandiri dan penyerahan bantuan PPSE (Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi) bagi KPM PKH di Grha Bung Karno Klaten, Selasa (30/6/2026), menyatakan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih melihat masalah kemiskinan di tanah air.
Sebab, kata dia, Indonesia yang kaya raya dan sudah 80 tahun merdeka namun masalah data kemiskinan saja tidak selesai-selesai karena beberapa lembaga punya data masing-masing.
Data sendiri
"Kemensos punya data sendiri, BPS punya data sendiri, Bappenas punya data sendiri, BKKBN punya data sendiri, Pemerintah Provinsi punya data sendiri, Pemerintah Kabupaten punya data sendiri," katanya.
Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang kata dia, angka kemiskinan flat, orang miskinnya tidak selesai-selesai. “Ternyata masalah data saja tidak klir. Presiden sudah meminta untuk dibuka semua datanya, jumlah orang miskin di Indonesia ada berapa dan bagaimana cara mengatasinya. Supaya program-program pemerintah, baik pusat, provinsi, kota dan kabupaten bisa menjawabnya persoalan-persoalan kemiskinan,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengemukakan sampai saat ini jumlah warga miskin di Kabupaten Klaten sekitar 129.680 jiwa yang tersebar di 401 desa dan kelurahan.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) Klaten, Puspo Enggar Hastuti SE, mengatakan penentuan desil bukan di Dinas Sosial.
Terkait kejadian di Karanganom soal adanya warga miskin yang masuk desil-9, mantan Camat Prambanan itu menjelaskan TKSK dan SDM PKH akan melakukan pendampingan kepada operator desa untuk mengajukan perubahan desil. (*)
