BBPOM Mengingatkan Satu Hal Penting Soal Maraknya Penawaran Vaksin

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA --  Fenomena mulai maraknya rumah sakit di kota-kota besar menawarkan layanan vaksin Covid-19 termasuk di Yogyakarta, membuat sebagian masyarakat antusias mendapatkan layanan vaksin tersebut meski dengan harga yang tak murah.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) DIY, Dewi Prawitasari, kepada awak media Selasa (15/12/2020), menyatakan, dirinya tak mempersoalkan rumah sakit (RS) yang mulai menawarkan layanan vaksin Corona.

Namun Dewi mengingatkan ada satu hal penting, Badan POM sampai saat ini belum memberikan izin edar kedaruratan atau Emergency Use Authorization (EUA) bagi calon vaksin yang akan digunakan secara luas di Tanah Air.

“Prinsipnya kan Badan POM ini belum memberikan perizinan darurat. Jadi harus terlebih dahulu keluar EUA-nya atau izin kedaruratannya,” ungkap Dewi.

Disinggung tentang RS di Yogyakarta yang mulai pasang harga, Kepala BBPOM DIY menyatakan hal itu tidak perlu dipersoalkan. Publik diminta lebih cermat terkait vaksin yang akan disuntikkan.

“Soal menawarkan kan tidak harus sekarang ditawarkan besok vaksinasi. Nggak masalah soal harga, memang orang tidak boleh promo pakai harga,” katanya di sela-sela sidak bahan pangan dalam rangka Natal dan Tahun Baru.

Dewi menambahkan, publik diminta bersabar karena Kementerian Kesehatan baru akan mengumumkan program vaksinasi awal tahun depan. Badan POM juga akan segera mengumumkan soal izin kedaruratan atau EUA vaksin Covid-19 di Indonesia.

“Semua nanti akan ada ketentuan dari Kementerian Kesehatan, soal yang menentukan harga, yang boleh vaksin siapa saja, rumah sakit yang akan memberikan vaksin itu nanti diatur Kementerian Kesehatan. Kalau Badan POM soal rilis dari produk vaksin tersebut,” terangnya.

Widodo Wirawan selaku Direktur Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia (RS UII) saat dihubungi menyebutkan, pihaknya mengakui telah menawarkan layanan vaksin kepada masyarakat.

Meski demikian, proses vaksinasi baru dapat dilakukan di awal tahun depan setelah pemerintah memberikan vaksin kepada sasaran pertama penerima vaksin sebanyak 3,4 juta orang, di antaranya 1,2 juta dosis untuk tenaga kesehatan.

“Kementerian Kesehatan sudah meminta rumah sakit untuk mendata. Kalau yang 1,2 juta (dosis vaksin) itu untuk yang tenaga kesehatan. Nah, Januari dan Februari nanti datang 45 juta dosis lagi. Pemerintah sudah mulai mendata siapa rumah sakit yang mau pesan, lewat asosiasi rumah sakit juga sudah ditawarkan,” ungkapnya.

Pemerintah, ujar Widodo, telah menawarkan kepada rumah sakit untuk memasok vaksin Covid-19. Sebab itu, masyarakat yang kini mendaftar, baru akan dilakukan vaksinasi paling cepat di bulan Februari atau Maret.

“Hanya saja setiap rumah sakit mungkin beda-beda (permintaan vaksin). Dari pemerintah nanti akan ada seleksi terlebih dahulu kemudian kami baru dapat suplai vaksin, dan kami baru bisa berikan,” jelasnya.

Manajemen RS UII telah menutup pendaftaran program layanan vaksinasi Covid-19 terhitung Senin dini hari. Animo tinggi masyarakat membuat pihak rumah sakit kewalahan melayani warga yang hendak mendapat vaksin Corona. (*)