Auditor Internal Serukan Reformasi Tata Kelola, AI Tak Boleh Diikuti Tanpa Integritas

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Perkembangan pesat Artificial Intelligence (AI) dinilai tidak boleh diikuti tanpa penguatan tata kelola dan integritas. Pesan itu mengemuka dalam Konferensi Auditor Internal (KAI) 2026 yang digelar di Yogyakarta, 8–9 Juli 2026.

Para peserta menyerukan reformasi tata kelola organisasi melalui konsep Governance 5.0, sebuah paradigma baru yang menempatkan manusia tetap sebagai pengendali utama di tengah masifnya pemanfaatan teknologi.

Konferensi yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) itu mempertemukan regulator, dewan komisaris, direksi, komite audit, auditor internal, akademisi hingga praktisi tata kelola dari berbagai sektor.

Mereka sepakat, tantangan organisasi saat ini bukan lagi sekadar mengadopsi teknologi, melainkan memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab melalui tata kelola yang baik, kepemimpinan yang berintegritas dan pengambilan keputusan yang akuntabel.

Dalam rumusan konferensi, peserta menilai perubahan global akibat AI, digitalisasi, ancaman keamanan siber hingga dinamika geopolitik telah mengubah secara fundamental cara organisasi menciptakan nilai, mengelola risiko, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.

"Karena itu, model tata kelola yang selama ini berorientasi pada kepatuhan dinilai sudah tidak lagi memadai. Organisasi dituntut mampu mengantisipasi risiko masa depan sekaligus menciptakan nilai yang berkelanjutan," kata Setyanto Santosa, Ketua Umum YPIA, Kamis (9/7/2026), di Yogyakarta.

Keamanan siber

Menurut Setyanto, sebagai respons atas perubahan tersebut, konferensi memperkenalkan Governance 5.0, yaitu paradigma tata kelola yang memadukan kepemimpinan visioner, pemanfaatan AI secara bertanggung jawab, manajemen risiko yang adaptif, keamanan siber yang tangguh, budaya integritas.

Selain itu fungsi auditor internal yang mampu memberikan assurance, insight, foresight, hingga strategic advice.  Sebab AI harus selalu berada dalam kendali manusia (human-centered governance).

"Teknologi harus digunakan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diaudit dan tetap menjunjung tinggi etika serta kepentingan publik. Tanpa integritas, kemajuan teknologi justru berpotensi meningkatkan risiko dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap organisasi," tandasnya.

Perubahan besar juga didorong terhadap fungsi auditor internal. Jika selama ini lebih dikenal sebagai pengawas kepatuhan, auditor internal kini diposisikan sebagai mitra strategis organisasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan melalui continuous auditing, advanced analytics, cyber assurance, serta penguatan digital trust dan cyber resilience.

Penerapan Business Judgment Rule sebagai fondasi pengambilan keputusan yang akuntabel dinilai sangat penting. Untuk itu pembentukan lembaga independen atau Dewan Advokasi Business Judgment Rule untuk memberikan kajian profesional, advokasi dan penyelesaian sengketa dibutuhkan.

"Sehingga tercipta kepastian hukum bagi pengambil keputusan yang beritikad baik sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif," ungkapnya.

Melalui Kesepakatan Yogyakarta 2026, mereka berkomitmen mendorong organisasi Indonesia menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, bertanggung jawab dalam pemanfaatan AI, tangguh menghadapi ancaman siber, memperkuat kualitas kepemimpinan, serta membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang baik.

Pemerintah dan regulator juga didorong menyusun kerangka Governance 5.0, memperkuat AI Governance, Cyber Governance dan Data Governance agar Indonesia memiliki fondasi tata kelola yang mampu menjawab tantangan era digital.

"Secanggih apa pun teknologi yang dimiliki organisasi, keberhasilan jangka panjang tetap ditentukan oleh kemampuan membangun kepercayaan. Teknologi tanpa tata kelola akan meningkatkan risiko. Tata kelola tanpa etika akan kehilangan kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi utama keberlanjutan organisasi," tambahnya. (*)