Wakil Ketua DPRD Klaten Haryanto Mempertanyakan Banyaknya PJU yang Mati
Ada delapan ribuan titik PJU di jalan kabupaten. Belum semuanya terpasang.
Masal Gurusinga 
KORANBERNAS.ID, KLATEN -- Wakil Ketua DPRD Klaten H Haryanto mempertanyakan banyaknya lampu penerangan jalan umum (PJU) di jalan kabupaten yang mati. Padahal, dirinya sudah beberapa kali mengusulkan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) lewat pembahasan anggaran.
“Dalan padhang merupakan salah satu program prioritas kepemimpinan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati H Benny Indra Ardhianto, maka dia memohon Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah) Kabupaten Klaten untuk memasukkannya dalam kegiatan skala prioritas,” ujarnya pada acara Musrenbang RKPD tahun 2027 di gedung pertemuan Kantor Camat Wonosari, Rabu (4/2/2026).
Selain menjadi salah satu program prioritas Bupati Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati H Benny Indra Ardhianto, menurut dia, kurangnya lampu PJU di jalan kabupaten juga banyak dikeluhkan warga.
"Jalannya, Alhamdulillah sudah lumayan. Tapi PJU-nya banyak yang mati. Kalau dihitung ada delapan ribuan titik PJU di jalan kabupaten. Akan tetapi belum semuanya terpasang, dan yang sudah terpasang banyak yang mati," ungkapnya.
Harus sinkron
Terkait pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2027, menurut Haryanto, usulan-usulan dari desa dan kecamatan harus sinkron atau selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Tentu saja, selaras pula dengan sepuluh program prioritas Bupati Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati H Benny Indra Ardhianto saat mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
Pada tahun 2026/2027, skala prioritas sepuluh program tersebut adalah dalan alus, dalan padhang dan banyu lancar. “Dan selama ini yang mencolok kaitannya dengan dalan padhang,” tambahnya.
Haryanto menyarankan usulan dari desa yang akan digodok dalam musrenbang hendaknya obyektif dan realistis. Artinya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Saat ini, APBD Kabupaten Klaten secara pendapatan dengan belanja belum ideal.
"Postur APBD Kabupaten Klaten kurang ideal, karena APBD dengan PAD tidak balance. Seharusnya kalau belanja Rp 3 miliar, PAD-nya minimal Rp 1 triliun. Tapi tahun 2027, PAD Kabupaten Klaten masih diproyeksikan sebesar Rp 545 miliar, masih kurang jauh,” jelasnya.
Sebetulnya masih banyak potensi yang harus digali untuk PAD-nya. “Di Kecamatan Wonosari pun kaitannya dengan pajak, PBB itu adalah potensi untuk PAD dan mohon digiatkan. Untuk membangun suatu daerah kalau PAD-nya ngapunten tidak maksimal tentu pembangunan juga tidak maksimal," jelas Haryanto. (*)
