Tenaga Kesehatan, TNI dan Polri Penerima Vaksin Pertama Kali

Tenaga Kesehatan, TNI dan Polri Penerima Vaksin Pertama Kali

KORANBERNAS.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menyiapkan Vaksin Program sebanyak 32 juta dosis dan Vaksin Mandiri sebanyak 75 juta dosis. Tenaga Kesehatan seperti dokter dan perawat, aparat Kepolisian dan TNI dipilih sebagai penerima injeksi vaksin Covid-19 pertama kali. Pertimbangannya, mereka merupakan garda depan (front liners).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto di Jakarta pekan ini menyatakan prioritas ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sekaligus mengikuti standar World Health Organization (WHO).

“Kami memohon kesabaran seluruh warga Indonesia karena vaksin datang secara bertahap dan karenanya kami harus membuat prioritas. Penetapan prioritas ini telah mengikuti standar yang diberikan WHO dan juga melalui ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) serta mereka yang ahli di bidangnya,” kata Airlangga.

Karena sifatnya bertahap dengan jangka waktu akhir  2020, pada awal 2021 sampai 2022, maka protokol kesehatan harus tetap dilakukan. “Kami meminta masyarakat tetap menerapkan  3T, Testing, Tracing dan Treatment serta 3M, Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, Memakai Masker serta Menjaga Jarak,” ucapnya.

Saat ini, pemerintah menyiapkan sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia, yaitu  Vaksin Program sebanyak 32 juta dosis yang digratiskan melalui iuran BPJS serta Vaksin Mandiri sebanyak 75 juta dosis.

Menurut Airlangga,  sebanyak 32 juta dosis disiapkan untuk yang menerima bantuan iuran BPJS yang tidak memiliki komorbit dan berusia antara 18-59 tahun.  Rentan usia dan kondisi penerima ini disesuaikan dengan yang mengikuti uji klinis.

Sedangkan untuk Vaksin Mandiri, dapat diakses melalui Sektor Industri Padat Karya. Perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawannya dan bisa diperoleh salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan. “Tentu nanti akan kita dorong lebih luas lagi bagi penerima vaksin. Hal ini harus dilakukan secara bertahap melihat efektivitasnya,” ujar Airlangga.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengadaan vaksin sejak Maret 2020 melalui pembicaraan dengan Sinovac dan beberapa produsen vaksin lainnya. Indonesia mendapatkan kesempatan mengikuti uji klinis fase ketiga dan dimulai di Bandung.

Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang mendapatkan kesempatan mengikuti uji klinis fase ketiga dan sekaligus juga mendapatkan kesempatan untuk akses yang pertama melakukan pembelian.

“Akses  yang pertama itu pengirimannya sesuai dengan jadwal yang kemarin kita terima 1,2 juta di bulan Desember dan tahun depan ada 1,8 juta dalam bentuk vaksin jadi (suntikan).  Kemudian kita juga mendapatkan 15 juta pada bulan Desember dalam bentuk bahan baku yang akan dipelajari Bio Farma dalam melakukan produksi vaksin,” kata Airlangga.

Dia menjelaskan guna mengikuti tahapan persetujuan BPOM dan mendapatkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), kedua lembaga ini sudah mengirim tim ke China.

Menurut Airlangga, mereka sudah melihat cara pembuatan vaksin di pabriknya di China. Dengan begitu diharapkan tinggal menunggu konfirmasi, evaluasi  dari fase uji klinis ketiga dan data yang diserahkan oleh Sinovac ke BPOM.

Berdasarkan evaluasi dari fase ketiga uji klinis tersebut, Airlangga mengatakan BPOM perlu mendapatkan seluruh informasi yang diperoleh Sinovac di seluruh negara di luar Indonesia untuk dilakukan perbandingan.

Ini untuk meyakinkan vaksin tersebut memiliki efektivitas serta melihat aspek keamanan, baku mutu dan persentase keberhasilannya.

“Saat ini  mereka menganalisis laporan dan menunggu hasil uji klinis dari di Bandung. Diharapkan ketiga uji klinis ini sudah didapat datanya pada awal Desember dan membutuhkan waktu 1-2 minggu untuk membandingkan data-data dengan negara lain,” kata Airlangga.

Pemerintah sudah melakukan pembicaraan dengan produser vaksin yang lain seperti COVAX, GAVI, Pfizer, AstraZeneca PLC serta Novavax. Selain itu,  pemerintah juga mengembangkan  Vaksin Merah Putih.  “Kami menyiapkan multi source dari vaksin untuk memastikan ketersediaannya,” tandasnya.

Airlangga mengundang masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam uji klinis dengan cara menghubungi Fakultas Kedokteran di universitas-universitas yang saat ini melakukan uji klinis.

Misalnya, Biofarma dengan Universitas Padjadjaran, UGM dengan Taiwan, UI dengan perusahaan Amerika. “Uji klinis ini dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM,” jelasnya. (*)