Target Pemkab Klaten 2024, Semua Desa Memiliki Kampung KB

Pencanangan Kampung KB tidak perlu biaya mahal.

Target Pemkab Klaten 2024, Semua Desa Memiliki Kampung KB
Sekretaris DINSOSP3APPKB Klaten, Y Sinung Nugroho, meresmikan Kampung KB Margo Rahayu Desa Bulusan Karangdowo Klaten. (masal gurusinga/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID, KLATEN -- Kampung Keluarga Berkualitas atau dikenal dengan Kampung KB memiliki peran penting dalam banyak hal. Seperti, pembentukan keluarga berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan penurunan angka stunting.

Mengingat pentingnya peran Kampung KB, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB mengamanatkan pembentukan Kampung KB di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Kampung KB merupakan salah satu program prioritas nasional sebagai upaya penguatan institusi keluarga, desa dan kelurahan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dilakukan secara terintegrasi dan konvergensi dengan lintas sektoral.

"Dalam website Kampung KB per tanggal 29 Agustus 2023 di Klaten baru teregistrasi 81 Kampung KB di 401 desa atau sekitar 20 persen. Masih kurang 80 persen. Kami yakin Klaten mampu membentuk 80 persen lagi," kata Farida Sumarlin M Si, Ketua Pokja Pengendalian Penduduk BKKBN Jawa Tengah, pada Pencanangan Kampung Berkualitas 'Margo Rahayu' Desa Bulusan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, Rabu (30/8/2023).

Pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas 'Margo Rahayu' Desa Bulusan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, Rabu (30/8/2023). (masal gurusinga/koranbernas.id)

Farida mengapresiasi pencanangan Kampung KB Margo Rahayu Desa Bulusan yang sangat meriah dan melibatkan semua elemen masyarakat.

Dia berharap pencanangan tersebut bisa mewujudkan semua program Keluarga Berkualitas. "Pencanangan Kampung KB tidak perlu biaya mahal," pintanya.

Farida menambahkan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Kepala BKKBN telah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

Pada tahun 2019 penurunan stunting baru mencapai 27,6 persen dan harapannya tahun 2024 harus turun menjadi 14 persen.

ARTIKEL LAINNYA: Unit Pengolahan Ikan Diresmikan, Nilai Jual Produk Semakin Tinggi

Kemudian, di dalam rilis SSGI tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah baru mampu menurunkan stunting 20,9 persen dan tahun ini turun 20,8 persen atau sebesar 0,1 persen. Padahal tahun 2024 harus turun 14 persen.

Dari data tersebut, menurut dia, dibutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat dan lintas sektor terkait upaya penurunan angka stunting tersebut.

Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Klaten, Y Sinung Nugroho, mengatakan Kampung KB merupakan program inovatif.

Sebab, kata dia, Kampung KB merupakan wadah pemberdayaan masyarakat secara integratif oleh seluruh elemen masyarakat.

ARTIKEL LAINNYA: Bahagia dan Sejahtera, Darma Wanita Persatuan Purworejo Gelar Outbound

Inovatif karena di dalamnya terkait ketahanan keluarga, pembangunan keluarga, KB sehingga kegiatannya bisa diakselerasikan dan bisa dilakukan secara inovatif.

Di Kabupaten Klaten saat ini baru sekitar 81 Kampung KB yang terbentuk dari 401 desa dan kelurahan. Targetnya, tahun 2024 seluruh desa dan kelurahan harus memiliki Kampung KB.

Terkait hal itu, Sinung Nugroho menyampaikan desa yang belum memiliki Kampung KB agar segera melakukannya secara mandiri.

Di wilayah Kecamatan Karangdowo, ujarnya, dari 19 desa yang ada ternyata baru empat desa yang sudah memiliki Kampung KB.

ARTIKEL LAINNYA: Polbangtan YoMa Wisuda Ribuan Mahasiswa di Tengah Minat Anak Muda Menjadi Petani Menurun

"Upaya kami mensosialisasikan kepada kader KB, sudah dikumpulkan. Dinas juga memberikan fasilitasi dengan harapan ada sinergitas agar tahun 2024 semua Kampung KB ada di setiap desa dan kelurahan," kata mantan Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten itu.

Kepala Desa Bulusan, Hery Purwoko, menjelaskan sejumlah kegiatan telah dilakukan warga dalam melaksanakan program Keluarga Berkualitas. "Sebenarnya yang melaksanakan warga, Pemerintah Desa hanya men-support dan memfasilitasi," katanya.

Berbagai kegiatan tersebut di antaranya membuat kebun sayur dan buah, posyandu lansia, remaja, balita dan ibu hamil serta sosialisasi gender. Namun upaya yang dilakukan menitikberatkan pada peningkatan UMKM dan peningkatan ekonomi keluarga.

Sedangkan untuk gizi keluarga, mayoritas petani yang memiliki lahan memanfaatkannya dengan menanam sayuran, kemudian ada juga ternak itik dan usaha telur asin yang dijual secara online.

Terkait kasus stunting di wilayahnya, Hery Purwoko mengaku sudah berhasil menurunkannya. Meski masih ada kasus stunting namun itu bukan mitos keturunan dan bukan kurang gizi.

"Kami bersama dengan seluruh elemen masyarakat akan terus berusaha (menurunkan). Bahkan bidan desa pun turun langsung ke rumah-rumah atau jemput bola begitu," jelas Hery. (*)