Proyek Nasional Mengalir Deras, Kulonprogo Belum Siap Jadi Kota Maju
Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo relatif muda, pekerja keras dan tidak tersandera oleh dosa-dosa masa lalu.
Anung Marganto 
KORANBERNAS.ID, KULONPROGO -- Kabupaten Kulonprogo dinilai belum menunjukkan kesiapan menjadi kota maju dan modern, meskipun saat ini menjadi salah satu daerah dengan limpahan proyek strategis nasional terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketua Dewan Syura DPC PKB Kulonprogo, Noor Harish, mengungkapkan adanya Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Jalan Tol Jogja-YIA, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Kereta Bandara, kawasan embarkasi haji, hingga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, seluruhnya masuk ke wilayah Kulonprogo.
Bahkan pelebaran Ringroad Jogja tahap dua juga akan melintasi wilayah Dekso dan Sentolo. Namun di tengah pembangunan infrastruktur yang mengalir deras itu, Kulonprogo dinilai belum benar-benar mensyukuri peluang besar tersebut dengan merancang diri menjadi kota yang modern dan produktif.
“Belum adanya konektivitas sistem transportasi antar wilayah seperti pasar, pusat pemerintahan dan kawasan wisata menunjukkan belum adanya desain sistemik pengembangan kawasan,” ungkap Noor Harish pada resepsi Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kantor DPC PKB Kulonprogo, belum lama ini.
Daya beli
Selain itu, lembaga pendidikan di Kulonprogo juga masih jauh dari kata unggul, dan birokrasi belum sepenuhnya melayani masyarakat dengan cepat dan cerdas.
Di depan pengurus PCNU Kulonprogo dan badan otonom (banom), Kabag Kesra Pemkab Kulonprogo serta sejumlah undangan, pada harlah bertema Indonesia Produktif itu dia menyatakan daya beli masyarakat saat ini turun.
“PHK terjadi di mana-mana, harga barang naik. Maka produktivitas adalah jawaban dan itu butuh keberanian, semangat belajar dan kerja sama lintas pihak,” ujar Noor Harish.
Kulonprogo disebut memiliki potensi besar menjadi kabupaten produktif, apalagi dengan kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang relatif muda, pekerja keras dan tidak tersandera oleh dosa-dosa masa lalu.
Intervensi anggaran
Namun percepatan menuju produktivitas tersebut harus didorong dengan intervensi anggaran, khususnya belanja modal APBD.
“Coba ada kajian belanja modal ditingkatkan menjadi 25 persen dari total belanja. Kalau Musrenbang menyerap aspirasi sampai Rp 1 triliun lebih, dan pokok pikiran (pokir) dewan mencapai Rp 200 miliar, tapi belanja modal hanya Rp 170 miliar, artinya APBD kita belum berpihak pada pembangunan fisik,” tegasnya.
Peningkatan belanja modal akan memperbesar peran pemerintah daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pelayanan publik yang berkualitas.
Menurut dia, resepsi Harlah PKB menjadi pengingat penting bahwa daerah dengan potensi besar seperti Kulonprogo, tidak boleh berjalan tanpa visi dan strategi besar menuju kemajuan. (*)
