Pemkab Sleman Gelar Rakorda Pemilu 2024

Momen pemilu dapat menjadi kesempatan memperkuat persatuan serta koordinasi.

Pemkab Sleman Gelar Rakorda Pemilu 2024
Rakorda pelaksanaan Pemilu tahun 2024 bersama jajaran Forkopimda Sleman, Kamis (1/2/2024). (istimewa)

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Menjelang pesta demokrasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) terkait pelaksanaan Pemilu 2024 bersama jajaran Forkopimda.

Rakor berlangsung di Aula Lantai 3 Sleman, Kamis (1/2/2024). Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo hadir memberikan arahan sekaligus membuka acara.

Bupati menyampaikan kesuksesan Pemilu 2024 menjadi tanggung jawab bersama. Kustini mendorong seluruh pihak mewujudkan pesta demokrasi ini dengan sikap yang jujur dan adil serta menghindari intrik, intimidasi, provokasi dan ujaran kebencian.

Bupati berharap momen pemilu dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan serta koordinasi.

ARTIKEL LAINNYA: KPU Purworejo Gelar Simulasi Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Jogoresan

“Melalui pertemuan ini mari kita rapatkan barisan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana,” kata Kustini.

Dia juga memberikan arahan agar kegaduhan di masyarakat seperti permasalahan terkait pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beberapa waktu yang lalu tidak terulang kembali.

Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi melaporkan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, salah satunya persiapan logistik. Persiapan telah berjalan 90 persen. Proses distribusi logistik dijadwalkan 11-13 Februari 2024.

“Proses distribusi logistik akan diawali pada tanggal 11 Februari dan dijadwalkan berakhir 13 Februari. Untuk keamanan proses distribusi kami mohon dukungan dari Kapolresta,” jelas Ahmad.

ARTIKEL LAINNYA: Polda Jateng Dorong Digitalisasi, Telkom Berikan Jaminan Layanan Cepat dan Aman

Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, juga mengingatkan terkait kerawanan yang dapat terjadi pada masa tenang, seperti halnya kampanye, politik uang, hingga adanya alat peraga kampanye pada masa tenang.

Selain itu, risiko terkait bencana hidrometrologi juga menjadi langkah yang perlu diantisipasi untuk menunjang kelancaran proses pemilu.

“Sesuai jadwal yang sudah disampaikan KPU, kami harap proses distribusi logistik dapat tepat waktu. Kami juga membutuhkan dukungan dari panewu,” jelas Arjuna. (*)