Deklarasi ke-15, Argodadi sebagai Desa Anti Politik Uang
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Bantul dideklarasikan sebagai Desa Anti Politik Uang (APU), Minggu (11/6/2023).
Deklarasi dilanjutkan dengan pembubuhan tanda tangan wujud dukungan. Di antaranya oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Harlina SH, anggota Bawaslu Jumarno SH, Lurah Argodadi Prayitno SE, aparat TNI/Polri dan para tokoh masyarakat setempat.
Acara itu dihadiri Ketua Panwascam Sedayu Sri Muryani dan jajaran serta Panwas Desa Se-Kapanewon Sedayu maupun berbagai eleman masyarakat.
"Ini adalah desa ke-15 di Kabupaten Bantul yang mendeklarasikan Anti Politik Uang. Setelah beberapa waktu sebelumnya di Desa Muntuk," kata Harlina.
Menurut dia, tentu saja setelah deklarasi harus ada action nyata. Jadi, tidak hanya terhenti sebagai sebuah seremoni belaka tapi merupakan langkah awal yang diikuti dengan pembuatan program kerja. Tujuannya adalah menindaklanjuti dari apa yang tertuang di dalam deklarasi.
"Kalau bicara mengenai merubah mindset masyarakat, maka harus ada strategi yang dilakukan desa APU. Masyarakat harus bisa membedakan cost politik yang diatur di dalam Peraturan KPU terkait bahan kampanye di mana besaran dan itemnya telah ditentukan. Kemudian, paham apa itu money politics, yakni pemberian uang atau barang oleh calon kepada pemilih yang tidak sesuai PKPU," katanya.
Masyarakat perlu paham regulasi yang ada. Begitu pun calon, agar taat PKPU yang telah mengatur semuanya. Sebab sejatinya bicara politik bukan hanya soal hukum positif saja yang berlaku namun bagaimana menciptakan demokrasi yang beretika, bermartabat dan berbudaya. "Para kandidat sebagai calon pemimpin harus memberi contoh," katanya.
Terkait penyelanggara pemilu dalam hal ini pengawas pemilu, menurut dia, Bawaslu juga akan melakukan pendampingan, sehingga program Bawaslu akan di-sounding-kan dengan program Panwas dalam rangka melawan politik uang. "Ini tidak mudah tapi jangan menyerah," katanya. (*)
