Titipan Program Dewan Terlalu Banyak, OPD Kerepotan

KORANBERNAS.ID,BANTUL -- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) banyak yang menerima titipan program dari anggota DPRD melalui dana aspirasi yang mereka miliki. Namun tidak jarang, banyaknya program yang dititipkan tersebut membuat kerepotan tersendiri OPD yang bersangkutan.

Salah seorang seorang pejabat disebuah OPD Bantul yang enggan disebut namanya mengungkapkan, dalam satu tahun, dinas di tempatnya bekerja menerima lebih dari 100 program  yang harus dikerjakan. Program titipan dari dana aspirasi tersebut bukan hanya DPRD Bantul saja, namun juga dari anggota DPRD DIY. 

“Kalau di tempat saya itu kegiatannya sosialisasi ratusan kali. Dana sosialisasi mencakup penyelenggaraan sosialisasi dan honor DPRD. Yang jadi pertanyaan, kan ini merepotkan OPD untuk kegiatan yang sangat banyak. Apa sudah tepat juga kalau anggota  DPRD kok melakukan sosialisasi,?”katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Forum Masyarakat Bantul Anti Politik Uang, Zahrowi mengatakan semestinya program yang dititipkan disesuaikan dengan tupoksi dinas dan juga jumlahnya terukur. Sehingga OPD tidak merasa keberatan, dan OPD masih bisa melaksanakan secara maksimal program yang mereka miliki.

“Ketika ada OPD yang merasa keberatan, agar tidak takut menyampaikan apa yang menjadi keberatan mereka. Sehingga nantinya semua pihak  bisa merasa nyaman untuk melaksanakan tugas masing-masing,” kata Zahrowi di kediamanya Plebengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro, Bantul, Senin (9/5/2022).

Dirinya juga berharap, bahwa anggota dewan bisa membuat program yang memang  menyentuh kepentingan masyarakat. Termasuk sesuai dengan visi dan misi yang mereka sampaikan saat pencalonan
 
“Saat memilih wakil rakyat, pesan saya cermati visi dan misi serta program apa yang akan dibuat. Serta figurnya seperti apa.  Ini penting, agar masyarakat  paham  dalam demokrasi, kita menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, bukan karena iming-iming uang atau money politic,” katanya.
 
Menurut Zahrowi, Ini untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas serta cost politik yang rendah mestinya tak ada politik uang. Sebab jika menggunakan politik uang, biaya politik pun akan tinggi dan menyebabkan wakil rakyat akan mencari jalan agar dana politik mereka bisa kembali.

Patut diduga ini yang kemudian menjadikan anggota dewan akan menggunakan banyak cara untuk mendapatkan uang. Sebab biaya politik yang dikeluarkan banyak. 

“Untuk itulah mari kita semua berdemokrasi  dengan semangat  anti politik ,” katanya. Karenanya Zahrowi berharapa Pemilihan Lurah  (Pilur) serentak September 2022 mendatang sebelum akhirnya menuju ke Pemilu legislatif 2024 bisa bersih dari politik uang. Pemilu yang bersih, diyakini Zahrowi akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, amanah dan mensejahterakan masyarakat. (*)