Pemilu 2024, Sudirman Said: Kita Perlu Kaji Lagi Konsep Kepemimpinan Indonesia

Pemilu 2024, Sudirman Said: Kita Perlu Kaji Lagi Konsep Kepemimpinan Indonesia
Sudirman said saat pemaparan dalam acara Forum Nasional Pemikiran Kepemimpinan Indonesia di UGM. (istimewa)

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA--Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said mengajak semua pihak untuk mengkaji kembali konsep kepemimpinan nasional pasca-Pemilu 2024. Menurutnya syarat untuk menjadi pemimpin nasional atau Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, terlalu longgar dan tidak mencakup aspek kualitatif.

Kriteria yang terlalu normatif dan administratif, tidak diperkuat dengan aspek kualitatif menyebabkan saringan begitu longgar. Nyaris setiap orang yang tamat SLTA dapat memasuki arena kontestasi pemilihan pimpinan tertinggi negara, ungkap Sudirman dalam acara Panel Forum Nasional: Pemikiran Kepemimpinan Indonesia yang digelar Forum 2045 di Yogyakarta, Sabtu (16/3/2024).

Selain Sudirman Said, pembicara lainnya juga hadir dalam acara tersebut, yaitu Prof. M. Baiquni, Guru Besar Geografi Regional Universitas Gadjah Mada (UGM); Prof. Armaidy Armawi, Guru Besar Fakultas Filsafat UGM; Prof. Heru Kurnianto, ,Guru Besar Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Prof. Ni'matul Huda, Guru Besar Hukum Tata Negara UII.

Sudirman melanjutkan, dengan syarat kepemimpinan yang terlalu longgar itu, membuat siapa pun seolah diperbolehkan masuk ke arena kontestasi tanpa saringan yang ketat. Menurutnya, hal itu sangat ironis ketika untuk menjadi pemimpin perusahaan yang sifatnya mikro saja butuh berbagai persyaratan ketat.

Syarat di perusahaan saja, jadi CEO punya syarat ketat dan rumit. Itu sektor mikro satu institusi, sementara memimpin negara syarat masuknya sangat longgar. Kalau standard dan pola rekrutmen pemimpin tertinggi saja sudah begitu, lantas bagaimana dengan yang lain?,” kata Eks Menteri ESDM ini.

Selain persyaratan yang terlalu longgar, mekanisme pemilu yang mensyaratkan kemenangan kandidat capres-cawapres hanya berdasarkan angka membuat kualitas demokrasi semakin buruk.

Di samping saringan yang terlalu longgar, cara memilih hanya berdasarkan angka, 50% plus 1, juga membuat siapa pun yang bisa membeli pemilih dapat maju dalam kontestasi. İni yang menyebabkan pemilu hari ini disebut pemilu terburuk, tegas Sudirman.

Dia khawatir ketika syarat kepemimpinan tertinggi bangsa saja begitu longgar, akan berakibat pada degradasi kepemimpinan di lapis kepemimpinan berikutnya hingga ke bawah.

Maka tidak heran, pengingkaran pada etika, norma hingga ilmu pengetahuan menjadi wajar karena buruknya kualitas kepemimpinan kita, kata Sudirman.

Oleh karena itu, Sudirman mengajak para guru besar yang hadir dalam forum tersebut juga masyarakat untuk mengoreksi hal tersebut. Apalagi, kata Sudirman, sejarah membuktikan bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengoreksi kesalahan dalam kepemimpinan bangsa.

“Diperlukan upaya kolektif para cerdik pandai untuk merumuskan konsep Kepemimpinan publik ke depan, dan menyebarkannya dalam bentuk pendidikan publik,” pungkas Sudirman Said.

Guru Besar Fakultas Filsafat UGM, Prof Armaidy Armawi mengatakan, ada fenomena menyedihkan di negeri ini, yakni politik tidak lagi dipandang sebagai sebuah bentuk pengabdian. Padahal, sejatinya politik itu sesuatu yang luhur, garis perjuangan untuk kemaslahatan rakyat.

Tidak heran, apabila generasi muda sekarang banyak yang apatis dengan dunia politik, karena wajah perpolitikan di Indonesia yang begitu julik.

Politik sebagai sebuah panggilan sekarang tidak Nampak lagi. Mereka yang terjun ke politik karena mengejar profesi, mengejar panggung dan kekuasaan semata. Ini berbahaya,” katanya.

Pakar Hukum Tata Negara dari UII Yogyakarta, Prof Ni'matul Huda juga menyoroti buruknya penegakan hukum di negeri ini. Ni’matul yang masuk dalam tim hukum pasangan Capres Cawapres No 1 Anies Baswedan dan Muahimin Iskandar ini, mengaku dibuat pusing dengan penegakan hukum di Indonesia.

Ia mengkritisi sikap dan perlakuan dari para penyelenggara pemilu yang bersikap berat sebelah terhadap kontestan Pilpres 2024. Ketika timnya menyampaikan laporan kecurangan pemilu, Bawaslu dan KPU terkesan lambat merespon atau bahkan abai. Sebaliknya, ketika laporan datang dari Paslon No 2, mereka bergerak cepat dan memberikan respon yang sigap.

“Saya tegaskan ke kawan-kawan satu tim, kita akan teruskan setiap bentuk kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Karena itulah saluran yang diberikan oleh negara, meskipun kita tahu di sana juga sarat dengan intervensi dari pemerintah. Kami hanya ingin memberikan contoh yang baik ke generasi yang akan datang. Mereka akan belajar dari peristiwa yang hari ini terjadi,” katanya. (*)