Pemkab Bantul Mengevaluasi Program Bantuan Tiap Pedukuhan
Hasilnya tiga rekomendasi. Program itu berlanjut, dilanjutkan dengan perbaikan atau tidak dilanjutkan.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Salah satu program andalan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo adalah bantuan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP).
Dalam program ini seluruh pedukuhan yang ada di Kabupaten Bantul memperoleh bantuan Rp 50 juta per tahun.
Dengan jumlah 933 pendukuhan maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mengucurkan anggaran Rp 46,6 miliar melalui APBD tahun 2023 yang kemudian dilanjutkan lagi dalam APBD tahun 2024.
Untuk melihat kesesuaian antara program dengan realisasi maka dilakukan review PPBMP 2023 di gedung induk Kompleks Pemda Parasamya, Selasa (5/3/2024), yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo.
Evaluasi serta pengkajian program tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul guna mendapatkan masukan dari masyarakat yang hasilnya terbagi menjadi tiga rekomendasi.
Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo menyampaikan sambutan. (istimewa)
Yaitu program itu berlanjut, dilanjutkan dengan perbaikan atau tidak dilanjutkan. Metode review mengacu pada lembaga dari negara Jepang yang juga melakukan review pada pemerintah mereka.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bappeda yang sudah melaksanakan kegiatan fasilitasi review pada program yang digulirkan," katanya.
Hasil dari review akan menjadi masukan pelaksanaan program 2024. Sehingga, program yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan tujuan dari digulirkannya PPBMP yakni untuk mengentaskan masalah bidang kesehatan misalnya stunting, bidang lingkungan hidup berupa pengolahan sampah dan mengatasi masalah pendidikan misal bantuan bagi PAUD.
Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul, Novi Astuti, mengatakan program yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Pada aggaran tahun 2023 untuk mengatasi permasalahan pendidikan dikucurkan Rp 9,91 miliar, kesehatan senilai Rp 20,77 miliar dan lingkungan hidup (pengelolaan sampah rumah tangga) senilai Rp 15,96 miliar.
ARTIKEL LAINNYA: Tiga Komposer Muda Siap Menggebrak Panggung TBY
Adapun capaian realisasi penggunaan anggaran belanja pada 2023 sebesar Rp 45,80 miliar atau setara 98,18 persen dan silpa Rp 848,449 juta atau rata-rata Rp 900 ribu per padukuhan.
Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian Bappeda Bantul, Nur Indah Isnaeni, menyampaikan sudah 20 tahun Pemerintah Jepang dengan program review melibatkan warga secara acak untuk mengetahui keputusan dan penilaian terhadap program yang berjalan.
Metode review diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengetahui penilaian, masukan dari masyarakat terhadap program yang berjalan. Hasil review akan digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan tahun berikutnya. (*)
