Pastikan Infrastruktur Digital untuk Kepentingan Nasional

KORANBERNAS.ID -- Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny Gerard Plate, memastikan pembangunan infrastruktur digital harus mendukung kepentingan nasional.

Penegasan itu disampaikan Johnny saat menjawab pertanyaan Nnenna Nwakanma, aktivis Free Open Source Software (FOSS) pada Open Forum bertema Strengthening Digital Ecosystem for Better Digital Inclusion yang diselenggarakan dalam rangkaian Internet Government Forum di Berlin, Rabu (27/11/2019).

“Dalam situasi darurat seperti kerusuhan, pemerintah harus memastikan keamanan bagi semua warga dan mengembalikan situasi menjadi normal. Jadi, kami tegaskan pemerintah tidak memutus internet, hanya mengurangi kecepatannya,” kata Johnny.

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pertanyaan Nnenna yang menyinggung tentang pemblokiran internet di Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan hak-hak sipil warga juga dilindungi oleh pemerintah.

Menteri Kominfo mengatakan, dalam upaya Building Digital Nation, pemerintah Indonesia tidak hanya fokus membangun infrastruktur seperti jalan tol, bandar udara dan pelabuhan, melainkan juga membangun infrastuktur digital seperti jaringan internet.

Infrastruktur itu meliputi serat optik Palapa Ring sepanjang 330.000 km, 120.000 BTS, lima satelit telekomunikasi dan menyusul tiga satelit multifungsi.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyadari akan kebutuhan besar tenaga kerja terampil bidang digital. Pada 2035 permintaan talenta digital tidak kurang dari 110 juta orang.

Literasi digital

Pemerintah Indonesia harus melakukan cara untuk memenuhi permintaan tersebut, antara lain melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy.

Dalam kesempatan yang sama Direktur BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Internet), Kementerian Kominfo, Anang Latif, mengatakan perlu kerja sama antar-stakeholder untuk membangun infrastruktur digital Indonesia.

“Untuk membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta lebih, 17 ribu pulau dan 80 ribu desa, dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan,” jelasnya.

Hal ini sekaligus untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan infrastruktur digital, terutama mereka yang tinggal di daerah pelosok pedesaan.

Menurut dia, Indonesia ibarat kapal besar yang mengangkut 260 juta lebih penduduk Indonesia. “Tugas pemerintah melalui BAKTI memastikan agar seluruh penumpang kapal mendapatkan akses layanan telekomunikasi dan internet,” tandasnya.

Pada ajang Internet Government Forum di Berlin ini Indonesia dipercaya menjadi host untuk dua kali kesempatan Open Forum.

Dua proposal Indonesia berhasil lolos seleksi untuk dijadikan materi Open Forum pada hari kedua dan ketiga IGF. Proposal yang masuk berjumlah 500 lebih dari 131 negara. (sol)