Lahan Pertanian Abadi Jika Rugi Ditanggung Pemerintah
Lahan boleh ditanami apapun asal pangan. Kontraknya sepuluh tahun dan bisa diperpanjang.
KORANBERNAS.ID, KULONPROGO -- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X minta petani di Kabupaten Kulonprogo segera mendaftarkan sawahnya sebagai lahan pertanian abadi.
“Jika terjadi kerugian ditanggung pemerintah,” ungkap Sultan HB X saat panen padi di Kedungsari Kulonprogo, Senin (7/4/2025).
DIY memiliki lahan sawah abadi seluas 32 ribu hektar. Hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan pangan di provinsi ini.
“Sejauh ini kita (sudah) punya kontrak 32 ribu hektar. Kalau gagal dan sebagainya, nanti diganti sama pemda, karena itu untuk memenuhi kebutuhan pangan di Yogyakarta,”ungkap Sultan HB X.
Sepuluh tahun
Gubernur menjelaskan lahan tersebut boleh ditanami apapun asal pangan. Tetapi, kontraknya sepuluh tahun dan bisa diperpanjang.
“Lahan yang dikontrak tersebut kalau dijual harus izin dan diganti oleh pemerintah kabupaten. Jadi, bupati harus mengganti cari tanah dulu, kalau tidak maka lahan tersebut tidak boleh dijual,” jelasnya.
Sultan HB X menerangkan dari lahan seluas 32 ribu hektar mampu diperoleh hasil produksi di atas 900 ribu ton gabah kering panen (GKP), sedangkan kebutuhan sekitar 700 ribu ton.
“Yang 200 ribu ton bisa untuk transaksi masuk dan keluar. Hanya sayangnya karena kepemilikan tanah itu sempit, jadi kalau belinya itu premium, saya terima kasih,” terangnya.
Lebih tinggi
Sultan HB X menegaskan kualitas padi premium harganya jauh lebih tinggi. “Kan gitu, ya, kalau lebih murah ya menderita. Karena average di Yogyakarta itu luas tanah petani itu hanya 300 meter persegi. Jadi, Bapak, 1.500 m2 kan lima kali dari rata rata,” katanya saat berbincang dengan petani.
Sukamto, Petani Kedungsari Kulonprogo mengatakan dirinya menggarap sawah seluas 1.500 m2. “Hasil produksi untuk gabah kita terima bersih kisaran 30 karung. Satu karung rata rata 40 kilogram atau sekitar 1,2 ton,” katanya.
Dia mengucapkan terima kasih kepada Bulog dan pemerintah yang telah membantu petani dengan membeli Rp 6.500 per kilogram GKP.
“Jadi, sangat membantu untuk petani dan kemudian fasilitas jemput gabahnya. Setiap panen, panggil Bulog langsung datang,” katanya. (*)