Kompetensi Anggota Kabinet Dinilai Lengkap, Pengamat Berharap Pemberantasan Korupsi Jadi Agenda Utama
Siaran Pers 
KORANBERNAS.ID, JAKARTA--Kritik atas komposisi Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rarabuming Raka hingga kini belum juga surut. Pemicunya, personel kabinet yang lebih banyak berasal dari partai politik dibandingkan dengan profesional.
Namun pengamat Hukum yang juga pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho, menilai kritik terhadap struktur Kabinet Merah Putih ini tidak tepat. Pasalnya, tokoh-tokoh yang dipilih, menurutnya memiliki keahlian dan kompetensi yang mumpuni di bidangnya.
“Saya melihatnya, kompetensi anggota kabinet ini sangat lengkap. Dan sekaligus menepis anggapan ada "cawe-cawe" dalam penyusunan kabinet ini,” terang Hardjuno.
Menurutnya, Presiden Prabowo cerdas memilih jajaran pembantunya. Komposisi kabinet ini merupakan kombinasi yang ideal antara partai politik dan profesional yang berkompeten di bidangnya masing-masing.
“Justru, jika kita lihat beberapa tokoh kunci dipercaya memegang posisi strategis," jelas Hardjuno.
Kandidat Doktor dari Unair ini menilai komposisi Kabinet Merah Putih ini seimbang antara kader partai dan professional.
“Lihat saja banyak profesional dari berbagai bidang yang menduduki posisi penting,” terangnya.
Nama-nama seperti Dody Hanggodo, yang dipercaya sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU), serta Sri Mulyani Indrawati yang kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan, menunjukkan keinginan Prabowo untuk memastikan bahwa kementerian diisi oleh mereka yang memiliki keahlian teknis mumpuni.
“Ini jelas menunjukkan bahwa kabinet Prabowo tidak hanya mengakomodasi partai politik, tetapi juga memperhatikan profesionalisme dan kompetensi,” lanjut Hardjuno.
Karena itu Hardjuno menepis, kritikan yang menyebutkan kabinet ini hanya mengakomodasi kepentingan politik saja.
“Kita tunggu saja lah mereka bekerja 100 hari ke depan. Jangan buru-buru menjudge berarti gini gitu. Mari Pak Prabowo dan timnya bekerja. Saya sih berharap agenda pemberantasan korupsi jadi prioritas utama. Siapapun menterinya harus punya komitmen kuat akan anti korupsi,” pungkas Hardjuno. (*)
