Kebumen Nyaris Jadi Daerah Termiskin
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID – Jumlah penduduk miskin di Kebumen 17,47 persen, jauh lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan Jawa Tengah 10,6 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kabupaten itu nyaris menjadi daerah termiskin di Jawa Tengah.
Masalah tersebut mengemuka pada Focus Group Discussion (FGD) Kerangka Kelembagaan Penanganan Fakir Miskin, Jumat (20/9/2019).
“Berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat dan program percepatan pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dengan anggaran lebih dari 20 persen dari APBD, belum menjadikan naik rangkingnya sebagai daerah miskin nomor dua di Jawa Tengah,” ungkap dr A Dwi Budi Satrio Mkes, Kepala Dinsos PPKB Kebumen.
Menurut dia, kemiskinan struktural merupakan salah satu penghambat upaya mengurangi angka kemiskinan. Penyebab kemiskinan ada dua kelompok yaitu kultural dan struktural. Di Kebumen, faktor kultural cukup dominan.
Karena itu Dinsos PPKB Kebumen sudah membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kantor Kementerian Agama.
Warga sudah merasa cukup dengan pendapatan yang diperoleh, padahal beban hidup semakin lama semakin berat.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi beban hidup dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. “Apa yang saya sampaikan pada pengantar FGD ini memang gambaran yang kurang baik,“ kata Budi.
Sekarang ini, keluarga dengan empat anggota berpenghasilan Rp 1,3 juta lebih per bulan tidak dikategorikan miskin.
“Penghasilan sebesar itu menjadi masalah jika aksestabilitas di sektor perhubungan kurang baik,” kata dia.
Kurangnya aksestabilitas menjadikan harga-harga pangan dan biaya mobilitas semakin besar.
“Kebumen nyaris tersalip Kabupaten Wonosobo, karena pertumbuhan ekonominya masih di bawah Wonosobo,” tambahnya.
Di Kabupaten Kebumen diperkirakan masih ada 70.000 keluarga miskin dengan asumsi rata-rata jumlah anggota keluarga empat orang.
Percepatan pengurangan kemiskinan dengan jumlah populasi penduduk sebesar itu, diperlukan anggaran Rp 220 miliar.
Pemerintah pusat telah meluncurkan program antara lain bantuan pangan nontunai, BPJS Kesehatan, Program Keluarga Harapan maupun Kartu Indonesia Pintar.
Sedangkan Pemkab Kebumen melaksanakan program bantuan ternak, angkutan umum gratis, BPJS Kesehatatan maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni.
“Pengentasan kemiskinan dengan anggaran bersumber dari APBDesa, minimal 14 persen dari jumlah APBDesa di satu desa,” ucap dia.
Diskusi yang diselenggarakan Biro Perencanaan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kebumen ini merupakan salah satu upaya Kementerian Sosial memetakan masalah penanganan kemiskinan dan kelembagaan.(sol)
