Jadikan Program KB Kebutuhan Hidup
Arie Giyarto 
KORANBERNAS.ID -- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan program Keluarga Berencana (KB) menjadi prioritas pembangunan di daerah.
“Urusan KB adalah urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat,” tuturnya dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Gubernur (Wagub) DIY Sri Paku Alam X sesaat sebelum membuka Musyawarah Daerah Koalisi Kependudukan DIY, Senin (26/8/2019) di PSKK UGM.
Menurut Paku Alam, walaupun hasilnya belum bisa dinikmati dalam jangka pendek namun instansi BKKBN harus terus berupaya mengubah pola pikir masyarakat agar secara sadar dan sukarela menjadikan KB sebagai suatu kebutuhan hidup.
Dalam hal ini program KB bukan semata-mata membatasi jumlah penduduk, namun membangun keluarga bahagia dan keluarga sejahtera menyongsong bonus demografi yang akan diterima Indonesia berdasar proyeksi penduduk tahun 2011 - 2035.
Jika angka ketergantungan penduduk usia non-produktif makin menurun, maka kesejahteraan makin meningkat.
Pengangguran
Sekretaris Koalisi Kependudukan DIY Dr Umi Sulistyaningsih SSt MSi selaku penyelenggara mengingatkan, meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah meningkat namun pembangunan manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah.
Terlebih saat ini perkembangan dunia sudah mencapai revolusi industri 4.0. Segala pembangunan bangsa dan negara sangat tergantung pada kompetensi manusia yang berkualitas.
“Dampak utama yang harus segera diantisipasi adalah potensi terjadinya pengangguran pada bidang-bidang keahlian tertentu karena digantikan oleh mesin,” ujarnya.
Tetutama bidang-bidang keahlian baru yang dibutuhkan. Implikasi jangka menengah panjang, harus mampu mempersiapkan tenaga dan menyeimbangkan model-model pendidikan pelatihan yang inovatif.
Sehingga, lulusannya mampu bekerja di era digital bersama dengan mesin-mesin yang pandai berkoneksi dan lebih pintar.
Berkait dengan itu, Koalisi Kependudukan DIY ingin memberikan kontribusi pada pembangunan manusia era Revolusi Industri 4.0.
Plt Kepala Kantor Perwakilan BKKBN DIY Rohdhiana Sumariati SSos MSc. (arie giyarto/koranbernas.id)
Koalisi muda
Pada kesempatan itu Ketua Koalisi Kependudukan DIY Dr Pande Made Kutanegara MSi mengukuhkan Koalisi Muda Kependudukan (KMK) periode 2019 - 2023 yang diketuai oleh Salsabila Putri.
Pelaksana Tugas Kepala Kantor Perwakilan BKKBN DIY Rohdhiana Sumariati SSos MSi mengatakan, KMK merupakan badan otonom yang berada dalam lingkup atau bagian dari Koalisi Kependudukan.
Organisasi itu tujuannya untuk.meningkatnya kapasitas dan komitmen generasi muda terhadap berbagai upaya penanggulangan masalah kependudukan.
Selain itu, juga untuk membangun jaringan kemitraan di antara berbagai organisasi generasi muda yang peduli dan berperan serta dalam penanggulangan masalah kependudukan.
Rohdhiana mengatakan sudah banyak yang dilakukan oleh Koalisi Kependudukan mendukung dan menyukseskan program KB.
Menjawab pertanyaan koranbernas.id apakah tidak terjadi overlaping antara Koalisi Kependudukan dan KMK, menurut dia, sudah ada pembagian tugas masing-masing dengan semangat saling mendukung.
Pada musda yang dipersiapkan untuk menyongsong musyawarah nasional Koalisi Kependudukan yang akan berlangsung bulan depan di Tangerang tersebut, peserta mendapatkan tiga materi.
Materi mengenai pribadi yang tangguh dan berwawasan kependudukan disampaikan oleh pemerhati kependudukan, Arif Noor Hartanto SIP.
Evaluasi dan rencana kegiatan KK oleh Dr Pande Made Kutanegara MSi serta Pengalaman KK Kabupaten Gunungkidul oleh Drs Muhammad Ilyas MSi, ketua KK Gunungkidul. (sol)
