DPRD Jawa Tengah Dukung Penataan Pelabuhan Perikanan Tegalsari, agar Lebih Modern dan Menyejahterakan
Setiap harinya hampir 1.700 unit kapal bersandar di tempat itu.
Bekti Maharani 
KORANBERNAS.ID, SEMARANG -- DPRD Jawa Tengah mendukung sepenuhnya rencana peralihan pengelolaan dan penataan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari yang dinaungi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Harapannya kelak jika sudah final dikelola pusat, PPP Tegalsari bisa berkembang jauh lebih baik dan modern. Sehingga nantinya proses transaksi di sektor perikanan Kota Tegal bisa lebih meningkat dari sebelumnya.
Wakil Ketua Komisi B, Sri Maryuni, menyatakan bahwa kalangan dewan sudah melakukan kunjungan kerja ke PPP Tegalsari untuk melihat kondisi terakhir tempat tersebut.
“Meski begitu peralihan dari pemerintah provinsi ke pusat harus ada keseimbangan kesejahteraan bagi para pegawai dan masyarakat sekitar apabila Pelabuhan Perikanan nanti sudah jadi lebih baik, karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor ini,” katanya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sri Maryuni. (istimewa/Dokumentasi Humas DPRD Jateng)
Dijelaskan, penataan pengambilalihan PPP Tegalsari akan segera direalisasikan yang dinaungi langsung KKP. Aktivitas kapal di pelabuhan tersebut sangat besar. Setiap harinya hampir 1.700 unit kapal bersandar di tempat itu dan kapal yang melaut sebanyak 1.100 unit per harinya.
Sementara kapasitas PPP Tegalsari tidak mampu menampung aktivitas kapal sehingga banyak kapal bersandar di Pelabuhan Umum milik Pelindo.
Faktor lahan dermaga juga menjadi salah satu pendorong peralihan dari pemerintah daerah ke provinsi. Karena dermaga yang sedang dibangun saat ini hanya bisa memuat 800 kapal, tentunya tidak bisa memenuhi jumlah kapal nelayan yang berlabuh setiap harinya.
Lebih lanjut Sri Maryuni mengharapkan jika direalisasikan maka kesejahteraan para nelayan juga harus meningkat, mengingat banyak masyarakat Tegal menggantungkan nafkah dari sektor perikanan laut.
Aktivitas di PPP Tegalsari Tegal. (istimewa/Dokumentasi Humas DPRD Jateng)
“DPRD Jateng sangat mendukung jika keputusannya sudah final untuk diambil alih, namun harus ada perhatian khusus bagi para pegawai dan masyarakat agar kesejahteraan mereka juga terjamin,” tambahnya.
Kasubbag Tata Usaha PPP Tegalsari, Nugroho Dandung, ketika menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Jateng menjelaskan bahwa peralihan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat karena sudah tidak mampu melayani jumlah kapal yang bersandar di pelabuhan.
Keterbatasan pegawai juga salah satu faktor utama apalagi saat memasuki masa puncak aktifitas, tentunya harus ada skema penanganan yang pasti.
“Pada saat peak season jumlah kapal yang melaut sangat tinggi, terutama musim Lebaran, sedekah laut dan menjelang akhir tahun. Sudah pasti dermaga tidak sanggup melayani kapal yang bersandar,” jelas Nugroho.
Sedangkan petugas pengawas mengalami kesulitan mengingat perbandingan yang kurang signifikan, sedikit petugas pengawas dibanding kapal yang bersandar atau menjalankan aktivitas.
“Diharapkan dengan peralihan ke tingkat pusat, baik sarana prasarana sangat mumpuni sehingga intensitas kapal yang bersandar dan melaut dapat terakomodasi secara penuh. Mengingat jumlah nelayan cukup tinggi maka peningkatan lebih baik akan sangat dibutuhkan,” tambahnya. (rubrik/anf)
