Dampak Ekonomi Wabah Covid-19 Lebih Dahsyat

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Penyebaran virus Corona atau Covid-19 sepertinya belum reda. Menyikapi perkembangan situasi sekarang yang berlangsung cepat, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD DIY mendesak Pemda DIY segera tanggap melakukan redesain atau realokasi APBD DIY 2020 untuk percepatan penanganan Covid-19.

“Pemda DIY harus segera cepat dan tanggap. Segera bikin proram-program penanganan kesehatan dan mengatasi dampak ekonomi,” ungkap Ketua FPAN DPRD DIY, Atmaji, Sabtu (4/4/2020).

Menurut dia, serangan Covid-19 tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan tetapi juga sangat luar biasa mempengaruhi perekonomian masyarakat di provinsi ini. Bahkan dampaknya bisa lebih dahsyat.

Masyarakat terutama warga yang rentan terkena dampak ekonomi akibat Covid-19 harus segera dicarikan solusinya. Masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut.

Pihaknya menyarankan Pemda DIY supaya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY. Dengan cara bersinergi maka pendataan warga rentan terdampak ekonomi Covid-19 segera tertangani.

“Kami mengusulkan dibuat kluster-kluster, misalnya kluster UMKM, buruh lepas dan pekerja harian, pekerja yang terkena PHK dan lain sebagainya sehingga jumlahnya menjadi jelas,” paparnya.

Atmaji menjelaskan, realokasi APBD DIY 2020 bisa dilakukan segera dengan cara mengalihkan anggaran-anggaran yang sekiranya tidak perlu bahkan tidak mungkin dilaksanakan.

Sebut saja anggaran perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, kegiatan sosialisasi maupun kursus-kursus.

APBD DIY 2020 sekitar Rp 6,5 triliun, sejumlah Rp 2,6 triliun lebih dialokasikan untuk belanja langsung.

“Seandainya bisa diredesain 20 sampai 30 persen saja maka akan ada kira-kira Rp 520 miliar sampai Rp 650-an miliar,” ungkap Atmaji yang juga Sekretaris Komisi B DPRD DIY DIY, komisi yang membidangi perekonomian.

Jumlah itu hanya berasal dari APBD DIY. Dengan adanya tambahan dari kabupaten/kota bisa mencapai total lebih dari Rp 1 triliun. Dana tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 secara menyeluruh di Provinsi DIY.

Pada Rapat Kerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DIY, Rabu (1/4/2020) di DPRD DIY yang dihadiri langsung Wakil Gubernur DIY Paku Alam X, disebutkan anggaran bidang ekonomi masih nol rupiah.

Menurut Atmaji, sudah saatnya Pemda DIY merancang program dan kegiatan pemulihan ekonomi termasuk menyelesaikan kebijakan terkait moneter. “Seperti yang kami usulkan, dibuat kluster-kluster karena penanganannya pasti berbeda-beda,” kata dia.

Pihaknya juga memohon sebagian dari Dana Keistimewaan (Danais) yang diterima Pemda DIY dari pemerintah pusat tahun ini sekitar Rp 1,3 triliun bisa dimasukkan sebagai sumber pembiayaan untuk percepatan penanganan Covid-19. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, hal itu dimungkinkan.

Dari lima urusan keistimewaan, pintu masuknya dari kebudayaan. “Kebudayaan pengertiannya sangat luas, perekonomian juga masuk kebudayaan. Jual beli itu budaya,” tambahnya.

Lebih jauh Atmaji mengapresiasi kerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DIY yang sudah melaksanakan berbagai langkah selama masa tanggap darurat 20 Maret sampai 29 Mei 2020, dengan dibekali anggaran total Rp 26,9 miliar.

“Kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DIY tetap harus ditingkatkan. Kemarin Gugus Tugas menyampaikan tempat isolasi mandiri. Pertanyaannya siapa yang mengawasi orang agar selalu pakai masker dan tidak keluar kamar. Ini semua harus ada kejelasan,” terangnya.

Selain itu, kata dia, keberadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis juga perlu memperoleh perhatian. “Supaya tidak ngendon perlu didistribusikan ke rumah sakit. Harus ada koordinasi, terutama rumah sakit swasta kekurangan APD,” jelasnya.

Masalah lain juga bisa muncul terkait filterisasi di titik-titik kedatangan pemudik seperti terminal dan bandara. (sol)