Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Mencapai Belasan Juta Rupiah Sehari

KORANBERNAS.ID, GUNUNGKIDUL – Jarang diketahui. Ternyata biaya untuk perawatan di rumah sakit bagi pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 sangat mencengangkan. Hanya dalam sehari, biaya yang harus dikeluarkan untuk satu orang pasien mencapai puluhan bahkan belasan juta rupiah.

Bagi pasien atau keluarganya, memang tidak begitu terasa. Karena semua biaya ditanggung pemerintah. Karena semuanya ditanggung pemerintah, tidak mengherankan beban anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 cukup berat.

Besarnya biaya perawatan bagi pasien Covid-19 ini secara gamblang dijelaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari, dr Heru Sulistyowati, pada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Menurut dokter Heru, begitu sering dipanggil, biaya perawatan bagi pasien Covid-19 bergejala terdiri dari dua macam. Jenisnya bergantung pada kebutuhan.

"Ada yang dengan ventilator (alat bantu pernapasan), namun ada yang tidak," katanya.

Jika tanpa ventilator, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 7,5 juta sehari. Perawatan umumnya berlangsung selama 10 hari, sehingga total dana yang dikeluarkan mencapai Rp 75 juta.

Sedangkan biaya perawatan dengan ventilator mencapai dua kali lipatnya. Menurut dokter Heru, biaya yang harus dikeluarkan dalam sehari mencapai Rp 15 juta. "Jadi kalau dirawat selama 10 hari, biayanya bisa mencapai Rp 150 juta," jelasnya.

Menurut dokter Heru, mahalnya biaya perawatan disebabkan oleh kebutuhan hingga obat-obatan yang digunakan sesuai gejala. Tingginya biaya terutama disebabkan oleh penggunaan oksigen.

Obat-obatan yang diperlukan bagi pasien Covid-19 sendiri terbilang banyak, termasuk obat antivirus. Menurutnya, biaya tersebut sudah ditentukan melalui perhitungan yang matang.

"Penentuan tarifnya dari pusat. Jadi sudah dihitung di sana," ucapnya.

Rumah Sakit Tombok

Meski biaya yang harus dikeluarkan bagi setiap pasien, sangat tinggi, namun menurut dokter Heru, pihak rumah sakit biasanya harus tombok dulu. “Karena klaim dana yang kami kirimkan ke pemerintah pusat, selama ini belum terbayar penuh,” tuturnya.

Pihaknya memberikan contoh, pada bulan Maret hingga Desember 2020, yang dibayarkan baru sebatas uang muka. Adapun di tahun ini, pihaknya sudah mengajukan pembayaran klaim untuk Januari hingga April.

"Januari kami ajukan sekitar Rp 4 miliar lebih, yang disetujui baru Rp 2,9 miliar. Februari mengajukan Rp 3,8 miliar, yang disetujui Rp 1,9 miliar," jelasnya.

Menurut Heru, proses pengajuan klaim sendiri bukan perkara mudah. Sebab prosesnya terbilang panjang dan pengajuan belum tentu disetujui oleh pemerintah pusat.

Ia menjabarkan, proses dimulai dengan pengajuan kemudian verifikasi, yang ditandai dengan terbitnya berita acara. Namun ada beberapa jenis klaim yang sifatnya dispute (tidak sesuai), sehingga masih harus berproses lagi.

"Kalau ada dispute, itu harus masuk Kemenkes dulu lalu diverifikasi lagi. Jadi tidak mudah," ujar Heru.

Karena penanganan pasien Covid-19 sepenuhnya ditanggung pemerintah alias gratis, maka untuk menyiasati kekurangan dana ini, sebagaimana yang dilakukan RSUD Wonosari, dengan mengandalkan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta pembayaran dari pasien umum.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, dr Dewi Irawati, mengaku banyak klaim penanganan Covid-19 yang masih menunggak. Kondisi itu juga turut dirasakan rumah sakit swasta yang membantu penanganan.

Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran tunggakan klaim yang kini ditanggung oleh rumah sakit swasta. Sebab mereka bisa mengajukan langsung ke pusat tanpa harus melalui Dinas Kesehatan.

Meski begitu, Dewi mengaku menerima laporan hingga keluhan dari para pengelola rumah sakit swasta. Khususnya soal tunggakan tersebut.

"Ada rumah sakit swasta yang sudah menangani 63 kasus, tapi yang dilunasi biayanya baru 6 kasus," pungkasnya. (*)