Bantuan Operasional Pesantren Menuai Kritik, Kemenag Tidak Kompak?

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dari Kementerian Agama (Kemenag) yang cair September tahun ini menuai kritik menyusul masih adanya banyak persoalan. 

Di lingkungan Kemenag sendiri terlihat tidak kompak, terbukti model pencairan dan penanganannya berbeda-beda pada setiap daerah. Ada kabupaten yang menyerahkan sepenuhnya ke pesantren, ada pula yang menarik kembali sebagian bantuan tersebut untuk dibelikan hand sanitizer, disinfektan, dan lain-lain, yang sebenarnya bisa diupayakan sendiri oleh pihak pesantren.

“Masalah ini seharusnya menjadi perhatian serius Kemenag. Baru kali ini pesantren diperhatikan selama pandemi, tetapi mengapa justru menjadi persoalan baru? Ada beberapa pesantren yang ternyata dirugikan dengan persoalan ini,” uangkap Hilmy Muhammad, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY saat rapat bersama Wakil Menteri Agama RI melalui aplikasi virtual meeting, Senin (21/9/2020).

Menurut Gus Hilmy, panggilan akrabnya, bantuan tersebut sangat membantu kelangsungan dan perkembangan pesantren.

Anggota Komite III DPD RI ini pun mengusulkan agar bantuan operasional pesantren diberikan secara rutin tidak hanya saat pandemi. Tentu saja, perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.

Pada agenda tersebut, Komite III DPD RI melakukan pengawasan atas Program Kerja Kementerian Agama RI, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Program Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan rencana Program Kerja Tahun 2021 kementerian tersebut.

Meski telah mengucurkan BOP, namun senator asal DIY ini menganggap pesantren belum memperoleh perhatian optimal, seperti belum adanya usaha kongkret yang dilakukan Kemenag bila ada pesantren yang santri atau pengurusnya terpapar Covid-19.

“Pesantren telah menerapkan protokol kesehatan sangat ketat, seperti yang telah diupayakan di daerah kami, DIY. Kami menerapkan penerimaan santri secara bertahap, kedatangan mereka juga dijadwal, diperiksa dan dikarantina terlebih dahulu sebelum dibaurkan dengan yang sudah datang terlebih dahulu. Namun bila kena, belum ada upaya kongkret yang dilakukan Kemenag terkait hal ini,” kata dia.

Salah seorang pengasuh Pondok Pesantran Krapyak Yogyakarta ini prihatin atas banyaknya kiai, bu nyai dan tokoh-tokoh agama, bahkan Menteri Agama dan beberapa pejabat Kementerian Agama terkena Corona.

Gus Hilmy menyarankan kementerian tersebut lebih mengintensifkan kampanye pencegahan Covid di berbagai pesantren dan institusi.

Dalam situasi seperti saat ini, Kemenag sangat berhati-hati membuat kkebijakan sehingga jawaban yang muncul sangat normatif seperti pesantren diminta untuk koordinasi dengan pemda dan Satgas Covid setempat. (*)