Ada Warga Menolak Dapur MBG, Lurah Banguntapan Tegaskan Jalan Terus
Sejak awal yang kami permasalahkan adalah prosedur pembangunan.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kluwih (Gang Menur) wilayah Karangbendo Kalurahan Banguntapan Kabupaten Bantul tidak berjalan mulus. Ada empat warga yang menyatakan menolak pendirian dapur tersebut.
Di antaranya adalah Dimas Jery Wijaya (46) dan istrinya Leny (46). Bersama dua anaknya mereka tinggal di Jalan Kluwih 14C persis bersebelahan dengan posisi pembangunan dapur di Jalan Kluwih 14B.
Saat koranbernas.id ke lokasi, Kamis (16/4/2026) siang, usai pertemuan berbagai pihak di Kalurahan Banguntapan tampak rumah Dimas Jery dipasangi dua spanduk besar berwarna kuning bertuliskan penolakan dapur SPPG. Jika dilihat dengan posisi dapur yang dibangun, rumah Dimas Jery hanya berjarak sekitar satu meter di utara lokasi pembangunan.
"Kami tadi tidak hadir karena kondisi badan saya tidak sehat. Pada dasarnya kami tidak menolak program MBG. Sejak awal yang kami permasalahkan adalah prosedur pembangunan dan juga teknisnya yang kami nilai tidak sesuai Juknis dari Badan Gizi Nasional (BGN) di mana kami juga sudah mem-print out juknis tersebut," kata Dimas Jery.
Proses pembangunan dapur SPPG di Banguntapan. (sariyati wijaya/koranbernas.id)
Misalnya saja terkait aksesibilitas jalan yang dinilai kurang memadai. Lokasi dapur berada di tengah permukiman padat penduduk yang dinilai akan mengganggu kenyamanan warga sekitar mengingat operasional dapur hampir 24 jam.
Belum lagi untuk jangka panjang terkait masalah pengelolaan limbah ataupun sampah serta bau, penggunaan air yang dipastikan tinggi dan akan berpotensi membuat sumur sekitar dapur debitnya berkurang.
Mestinya, lanjut Dimas Jery, perlu dilakukan kajian mendalam sebelum diputuskan dibangun bahkan pada akhirnya dioperasionalkan. Jika memang tidak memenuhi aspek secara teknis dan muncul penolakan, seharusnya dilakukan evaluasi bahkan dipindahkan ke lokasi yang lebih memadai dan minim penolakan.
Leny menambahkan, sejak awal warga tidak mendapat sosialisasi yang cukup, tahu-tahu ada proses pembangunan. Sosialisasi baru dilakukan setelah mereka melakukan protes dan pembangunan sudah berjalan. Dia bersama suami sudah berusaha mengingatkan agar pembangunan tidak dilanjutkan. Namun faktanya tetap berjalan sampai sekarang.
24 jam
"Dengan posisi dapur yang 'nempel' begini, bisa dibayangkan jadi kami rasanya seperti apa? Mungkin yang jaraknya jauh tidak begitu terdampak, tapi kami? Lalu bagaimana anak-anak kami bisa belajar dengan tenang jika kondisinya begini. Belum lagi kalau jadi beroperasi hampir 24 jam," kata Leny.
Sebenarnya berbagai upaya penolakan sudah dikomunikasikan kepada pihak pemerintah mulai tingkat RW dan pedukuhan dan juga kepada pihak pemilik lahan. Namun hasilnya tidak seperti diharapkan. Mereka kemudian mengadu ke DPRD Bantul, Satpol PP DIY hingga Lembaga Ombudsman Daerah.
"Saya ingin melindungi hak saya sebagai warga yang tinggal di sini untuk berhak hidup nyaman. Begitu pun dengan anak-anak kami," kata Leny. Besar harapan agar pembangunan dapur bisa dihentikan dan dicarikan alternatif lokasi lain yang lebih memadai.
Kalau kemudian ada yang beranggapan mereka antisosial adalah tidak benar. Namun penolakan itu dilakukan dengan berdasar melihat aturan yang ada. "Jika pada saatnya nanti dari pihak Pemerintah Kalurahan akan datang menemui kami, maka kami akan menerima dan menyampaikan apa yang menjadi keberatan kami," katanya.
Jalan terus
Terpisah, Lurah Banguntapan, Basirudin, menegaskan pembangunan dapur tetap harus berjalan dan dilanjutkan.
"Jalan terus. "Kami akan panggil lagi yang menolak dalam pertemuan minggu depan. Jika tidak datang lagi, maka kami berencana datang kerumahnya," kata Basirudin.
Dia berharap seluruh warga menjaga kondusivitas dan kerukunan wilayah. "Kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus menyukseskan program pemerintah,” tandasnya.
Ketua RW 02 Karangbendo, Agustinus Edy Krismanto, menambahkan pada dasarnya mayoritas warga menyambut baik program MBG karena dinilai membawa manfaat. Utamanya untuk penyerapan tenaga kerja lokal dan pihak dapur siap menerima produk warga sekitar untuk keperluan dapur dan bahan baku makanan.
Segera rampung
"Warga berharap dapur segera rampung, sekarang pada kisaran 85 hingga 90 persen. Nanti sebulan dipakai buat setting alat, sebulan kemudian rekrutmen dan pelatihan bagi petugas dapur serta bulan keempat operasional berjalan," katanya.
Terkait penolakan, menurutnya, sangat kecil. "Hanya sedikit yang menolak, secara umum menerima dan mendukung pendirian dapur," tandasnya.
Warga sekitar juga menyatakan siap ikut mengawasi jalannya operasional dapur MBG, termasuk aspek lingkungan seperti pengelolaan limbah dan kesehatan. (*)
