20 Tahun Gempa Jogja, Sultan: Alat Canggih Jadi Benda Mati Tanpa Personel Terlatih

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA--Dua dekade berlalu sejak gempa berkekuatan 5,9 SR meluluhlantakkan Bumi Mataram pada 27 Mei 2006 silam. Peringatan dua dekade tragedi yang menelan lebih dari 5.700 korban jiwa ini, kembali dihgelorakan melalui Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan di Lapangan Garuda, Kompleks Candi Prambanan, Sabtu (23/5/2026). Di tengah pameran teknologi mitigasi ini, sentilan keras dan reflektif datang dari Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

Sultan mengingatkan dengan tegas bahwa modernisasi sistem dan kecanggihan fasilitas mitigasi tidak akan berdampak apa pun jika tidak diimbangi dengan kapasitas manusia yang mumpuni.

"Alat yang lengkap tanpa kemampuan operasi hanya akan menjadi benda mati. Sebaliknya, personel yang terlatih, peralatan yang siap, dan prosedur yang jelas akan menjadi kekuatan penyelamatan bila bencana terjadi," tegas Sultan di hadapan seluruh unsur pentahelix yang hadir.

Sentilan ini menjadi angle krusial bahwa investasi terbesar dalam penanggulangan bencana bukan terletak pada pembelian mesin, melainkan pada pembentukan ekosistem manusia yang tangguh. Sultan mengenang, saat gempa 2006 terjadi, badan resmi seperti BNPB dan BPBD belum terbentuk. Respons awal dan keselamatan ribuan warga kala itu murni bertumpu pada kekuatan solidaritas dan insting gotong royong masyarakat komunal.

Internalisasi "Eling Lan Waspodo" Menghadapi Ancaman Multi-Bencana

Bagi Yogyakarta, kesiapsiagaan bukanlah opsi musiman, melainkan sebuah cara bertahan hidup. Masyarakat DIY hidup berdampingan dengan risiko multi-bencana; mulai dari gempa tektonik, erupsi Gunung Merapi, banjir, tanah longsor, hingga ancaman megathrust dan tsunami di pesisir selatan.

Untuk itu, Sultan menekankan pentingnya mengembalikan filosofi kearifan lokal Jawa, yaitu "eling lan waspodo". Prinsip ini menuntut masyarakat untuk senantiasa sadar terhadap dinamika alam dan selalu waspada terhadap segala kemungkinan terburuk.

Kesiapsiagaan yang hakiki harus dipahami sebagai sebuah ekosistem yang hidup. Ekosistem ini mencakup regulasi infrastruktur yang aman, jalur evakuasi yang jelas, simulasi berkala, serta kepastian bahwa prosedur komando di lapangan tidak saling tumpang tindih saat situasi darurat terjadi.

Tiga Pilar Ketangguhan Nasional dan Tantangan Krisis Iklim

Sinergi manusia dan teknologi ini sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andry Noto Hamidjoyo, pemerintah pusat menekankan tiga pilar utama untuk menghadapi posisi Indonesia di kawasan cincin api (Ring of Fire).

Tiga pilar tersebut meliputi pewujudan budaya sadar risiko, penguatan kolaborasi gotong royong lintas sektor, serta penguatan transformasi digital melalui sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi.

“Kita membutuhkan dukungan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi agar proses pemantauan, analisis, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan efektif,” ujar Pratikno dalam sambutan tertulisnya.

Tantangan mitigasi ke depan pun kian kompleks. Pemerintah kini tidak hanya berfokus pada bencana geologi seperti gempa bumi, melainkan juga mengantisipasi ancaman hidrometeorologi serta dampak nyata fenomena El Nino. Krisis iklim ini berpotensi memicu kekeringan ekstrem, kelangkaan air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga ancaman serius pada sektor ketahanan pangan dan pertanian nasional.

Melalui momentum dua dekade gempa Jogja ini, pesan yang digaungkan dari Prambanan sangat jelas: teknologi penanggulangan bencana hanyalah alat bantu, namun fondasi utama keselamatan bangsa tetap berada pada kekuatan kapasitas manusia dan budaya siaga yang mendarah daging. (*)