Vaksin Berbayar Dinilai Tidak Tepat

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Dua organisasi massa di Bantul yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila berharap agar program vaksinasi digratiskan seperti selama ini. Kedua organisasi  tersebut berharap jangan ada vaksin berbayar seperti rencana pemerintah meski belum diluncurkan.

Vaksin berbayar dinilai tidak tepat dalam kondisi seperti  sekarang, mengingat masyarakat banyak yang kesulitan ekonomi. Jangankan untuk membayar vaksin, sekadar mencukupi kebutuhan sehari-hari saja kerepotan. Belum lagi cakupan vaksinasi pasti akan lebih luas ketika ini.

“Terkait vaksinasi menurut pandangan saya seharusnya semua digratiskan. Karena jika ada yang berbayar dan ada yang digratiskan, nanti akan ada anggapan yang berkembang di masyarakat, yang gratis kurang daya tahannya dan yang berbayar lebih bagus,” kata Doni Abdul Ghani, Ketua MPC PP Bantul, di markas PP Jalan Bantul Cepit Sewon, Selasa (13/7/2021).

Begitu pula, vaksinasi berbayar harganya bervariasi, maka  perbedaan harga akan menimbulkan pemikiran atau anggapan yang mahal lebih bagus kualitasnya.

Vaksin berbayar, lanjut Doni, juga menimbulkan kesan kondisi ini dibisniskan. Sementara efek pandemi semua tahu warga masyarakat banyak yang tidak mampu melakukan aktivitasnya, kecuali pegawai pemerintah mereka mendapat.

Sementara masyarakat, karyawan, buruh atau pegawai  swasta ada banyak pembatasan. Jangankan membayar vaksin untuk kebutuhan keseharian saja mengalami kesulitan.

“Memang ada bantuan tetapi itu belum merata karena menggunakann data lama. Ada yang harusnya menerima, ternyata  tidak menerima begitu pula sebaliknya. Maka saya mengimbau vaksin gratis toh pengadaan dari APBN untuk menekan laju Covid. Dan kelangsungan hidup warga negara jadi tanggung jawab pemerintah apalagi ini wabah bukan hanya nasional tapi juga internasional. Jadi semua saya usul agar digratiskan,” katanya.

Karena fungsinya pencegahan jika dihitung dengan biaya perawatan positif yang juga ditanggung negara, maka lebih murah biaya vaksinasi. “Saya meminta ketika semua diwajibkan vaksin, maka harus digratiskan,” tandasnya.

Secara terpisah, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)  Bantul, M Faried Hadianto, kepada koranbernas menyampaikan dalam kondisi kesulitan ekonomi seperti sekarang, tidak pas ketika ada program vaksin berbayar.

“Masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Saya rasa tidak pas vaksin berbayar, jadi saya berharap semua digratiskan,” kata Faried di Kantor KNPI Bantul Jalan RA Kartini Trirenggo. Dengan demikian cakupan vaksinasi juga semakin luas. (*)