Tunggu Klarifikasi, Pesan Camat Gebang untuk Warga Desa Mlaran yang Berunjuk Rasa
Dengan pergantian bendahara saya berharap keuangan Desa Mlaran bisa membaik.
Wahyu Nur Asmani EW 
KORANBERNAS.ID, PURWOREJO – Camat Gebang Kabupaten Purworejo, Wan Iman Setiawan, berpesan kepada warga Desa Mlaran agar menjaga kondusivitas. Harapannya kondisi desa normal kembali, aman, terkendali dan kondusif.
“Warga bisa beraktivitas kembali,” ujarnya sehubungan adanya aksi unjuk rasa warga Desa Gebang yang memprotes dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di lingkup pemerintah desa tersebut.
Didampingi Sekcam, Heni Susanti, Selasa (5/2/2024) di kantornya, dia menyatakan masih menunggu klarifikasi dari petugas.
"Kami masih menunggu klarifikasi dari Polsek Gebang untuk benar tidaknya (dugaan korupsi), belum tahu karena proses. Untuk tindak lanjutnya kami masih koordinasi dengan masyarakat,” kata camat.
Menurutnya dugaan korupsi di Desa Mlaran sudah dilimpahkan ke Polsek Gebang atas permintaan BPD dan tokoh masyarakat.
Umu Sangidah dan Kiai Masrukhin. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)
"Kamis (1/2/2024) pagi warga didampingi BPD ke sini untuk berunjuk rasa, kemudian siang di balai desa, tuntutan warga adalah siltap, insentif RT, RW dan BPD segera dibayarkan," ujar Wan Imam.
Selama kasus itu masih dalam proses, pihaknya berharap segera teratasi. Selanjutnya warga bisa hidup rukun karena tetangga merupakan saudara.
Warga Desa Mlaran Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo berunjuk rasa di Kantor desa setempat, Kamis (1/2/2024). Mereka menuntut sejumlah insentif bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW). Pasca-unjuk rasa, warga menempelkan poster bernada protes bertuliskan antikorupsi, kembalikan uang rakyat dan ingat akhirat.
Ketua RW 01 Desa Mlaran, Umu Sangidah, mengatakan pihaknya turut berunjuk rasa karena menuntut pembayaran isentif RT dan RW se-Desa Mlaran serta biaya untuk posyandu dan posbindu total sekitar Rp 13 juta.
"Insentif RT/RW Rp 250 ribu potong pajak per bulan diterimakan empat bulan sekali, total penerimaan Rp 940 ribu bersih. Hak saya belum dibayar untuk bulan September, Oktober, November dan Desember 2023. Saya sudah menagih kepada bendahara desa. Katanya sekarang pengambilan uang minimal Rp 20 juta, sistem selalu berubah," jelasnya.
ARTIKEL LAINNYA: GMX Purworejo Peringati Harlah dengan Bersholawat dan Santuni Anak Yatim
Umu menambahkan di Desa Mlaran ada 5 RW dan 13 RT. Semua belum diberi insentif. “Posyandu kita nalangi biasanya per empat bulan sekali diganti, tetapi ini belum,” ujarnya seraya berharap honor tersebut segera dibayarkan.
Selain isentif RT/RW, juga belum terbayarkan uang kegiatan PKK, posyandu untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan) balita dan posbindu, total Rp 13.021.500.
Ketua BPD Desa Mlaran, Kiai Masrukhin, menjelaskan bendahara desa itu menjabat sejak 10 Maret 2022. "Bendahara adalah bentukan saya selaku BPD dan Sekdes, menggantikan bendahara sebelumnya yang bermasalah. Dengan pergantian bendahara saya berharap keuangan Desa Mlaran bisa membaik," ujarnya di Sekretariat BPD Desa Mlaran.
Kiai Masrukhin menambahkan bendahara desa sering tidak masuk kantor karena alasan tertentu, merasa tidak nyaman dengan kades. “Dia sebagai penanggung jawab dari uang yang harus dipertanggungjawabkan,” sebutnya.
Menurutnya, keuangan yang harus dipertanggungjawabkan kades selama tahun 2023 sebesar Rp 220 juta, terdiri dari biaya material Rp 100 juta, insentif RT RW, biaya posyandu dan posbindu, insentif BPD selama 1 tahun serta siltap Rp 57 juta.
ARTIKEL LAINNYA: DPRD Jateng: Maksimalkan Sosialisasi ke Pemilih Pemula
Selain itu, juga masih ada retribusi penambangan selama dua tahun, 2019 dan 2020, totalnya Rp 250 juta.
Menurut Kiai Masrukhin bendahara pada Senin (5/2/2024) berada di Polsek Gebang untuk klarifikasi.
Dia menambahkan bendahara sampai sakit tidak bisa bicara. Karena sakitnya dinilai tidak seperti sakit pada umumnya maka diikhtiarkan bisa sembuh dan normal seperti sebelumnya.
Kapolsek Gebang AKP Madrem Suryantoro menyatakan benar bendahara Desa Mlaran mendatangi Polsek Gebang untuk klarifikasi terkait dengan aliran dana.
“Kita diminta Pak Camat sebagai pendampingan dengan surat resmi. Tadi yang diklarifikasi bendahara, besuk bergantian termasuk kades dan perangkatnya," kata AKP Madrem. (*)
