Tujuh Instansi Raih Predikat Zona Hijau dari Ombudsman
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL--Ombudsman RI memberikan penghargaan kepada tujuh instansi di jajaran Pemkab Bantul. Penyerahan penghargaan dilakukan di Kantor Bupati Bantul, Kompleks Parasamya, Kamis (9/2/2023).
Penghargaan dari Ombudsman RI diberikan atas penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk tahun 2022. Ketujuh instansi tersebut yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Puskesmas Banguntapan II, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Dikpora, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Bambanglipuro. Semuanya, sekaligus mendapatkan predikat zona hijau dari Ombudsman RI.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Budhi Masthuri, SH dalam keterangannya mengatakan, dalam penilaian selain penilaian dokumen standar pelayanan juga dilakukan wawancara serta survey terkait implementasi pedoman tersebut oleh para petugas penyelenggara pelayanan.
“Dengan capaian ini, maka Bantul masuk 20 besar nasional. Saya berharap capaian ni bisa ditingkatkan dalam penilaian berikutnya,sehingga Bantul masuk 10 besar. Kami juga berharap penilaian ini tidak semata-mata dijadikan tujuan akhir pengadaan pelayanan, namun sebaliknya dapat menjadi pemacu untuk memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” kata Budhi.
Dalam penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman, DPMPTSP Bantul memperoleh nilai tertinggi yakni 94,48, disusul kemudian Puskesmas Banguntapan II dengan nilai 94,34, Dinas Sosial 91,31,Dinas Dukcapil 91,21, Dinas Dikpora 90,92,Dinas Kesehatan 89,58 dan Puskesmas Bambanglipuro 88,20.
Kepala DPMTPSP Bantul, Dra. Annihayah, M.Eng, menyebutkan, pihaknya senantiasa mengupayakan yang terbaik dalam memberikan pelayanan publik. Salah satunya melalui penyusunan maklumat layanan. “Total saat ini kami memiliki 50 standar pelayanan yang disusun dan dipatuhi oleh seluruh aparatur yang dimiliki,” ungkap Annihayah.
Standar pelayanan yang disusun merupakan amanat dari UU nomor 25/2009 tentang pelayanan publik.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih sendiri berharap kepada OPD yang memberikan pelayanan langsung terhadap publik untuk terus mengevaluasi layanannya. “Pelayanan agar terus ditingkatkan baik itu dari sisi sumberdaya manusianya, peralatan, maupun sistemnya,” katanya. (*)
