Tanpa Pengukuran Akurat, Perdagangan Global dan Industri Bisa Terganggu

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Ketepatan alat ukur ternyata menjadi salah satu fondasi utama perdagangan internasional. Tanpa sistem pengukuran yang akurat dan diakui secara global, kualitas produk, perlindungan konsumen, hingga kelancaran ekspor-impor berpotensi terganggu.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan utama dalam Asia Pacific Metrology Programme Mid-Year Meetings (APMP MYM) 2026 yang digelar Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Yogyakarta pada 13–17 Juli 2026. Forum yang dihadiri delegasi dari 20 negara tersebut membahas penguatan sistem metrologi untuk mendukung perdagangan global dan ekonomi sirkular.

Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah simposium internasional bertema Circular Economy for Future Sustainability, yang membahas peran metrologi dalam mendukung ekonomi sirkular melalui sistem pengukuran yang akurat, tertelusur, dan diakui secara internasional.

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) BSN, Y. Kristianto Widiwardono, mengatakan seluruh alat ukur, mulai dari timbangan di pasar, alat kesehatan, hingga instrumen industri harus memiliki ketertelusuran pengukuran yang jelas agar hasilnya dapat dipercaya.

"Alat ukur harus dikalibrasi secara berjenjang sampai ke standar nasional di BSN, kemudian ditelusurkan lagi ke standar internasional melalui uji banding antarnegara. Dengan begitu hasil pengukuran di Indonesia diakui secara global," ujarnya, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, akurasi pengukuran sangat menentukan kualitas produk dan keselamatan masyarakat. Kesalahan pada termometer, misalnya, dapat menyebabkan diagnosis medis yang keliru. Di sektor industri, alat ukur yang tidak akurat dapat menurunkan mutu produk hingga menghambat daya saing ekspor.

"Kalau alat ukur di industri tidak akurat, kualitas produknya bisa menurun. Itu sebabnya kalibrasi menjadi sangat penting," katanya.

Karenanya, APMP yang merupakan kerja sama antarlembaga metrologi nasional di kawasan Asia Pasifik berupaya memastikan setiap hasil pengukuran di masing-masing negara memiliki standar yang sama.

"Tujuannya memastikan ketertelusuran pengukuran. Jadi seluruh sistem pengukuran bisa ditelusurkan sampai ke standar nasional, kemudian dibandingkan dengan standar internasional melalui uji banding antar laboratorium di negara-negara Asia Pasifik," katanya.

Ia menjelaskan proses tersebut berlangsung secara berjenjang. Sebuah alat ukur terlebih dahulu dikalibrasi menggunakan alat yang lebih presisi. Alat kalibrasi itu kemudian dikalibrasi kembali dengan alat yang lebih presisi hingga mencapai standar nasional yang dimiliki BSN.

Selanjutnya, standar nasional Indonesia dibandingkan dengan standar milik negara lain agar hasil pengukuran Indonesia memperoleh pengakuan internasional.

Menurut Kristianto, sistem ini berlaku untuk seluruh alat ukur, bukan hanya timbangan, tetapi juga termometer, alat ukur laboratorium, hingga instrumen yang digunakan di berbagai sektor industri.

"Kalau termometer salah membaca suhu 36 derajat menjadi 38 derajat, diagnosis pasien bisa keliru. Di industri juga sama, kalau alat ukurnya tidak akurat, kualitas produknya bisa menurun. Karena itu semua alat ukur harus dikalibrasi agar hasilnya benar," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil kalibrasi akan menunjukkan tingkat ketelitian suatu alat. Untuk alat ukur yang digunakan dalam sektor yang diatur pemerintah, seperti timbangan perdagangan, alat yang berada di luar batas toleransi tidak boleh digunakan.

Sementara untuk sektor nonregulasi, keputusan penggunaan berada di tangan pemilik alat, meski umumnya alat yang tidak akurat akan diganti karena berisiko menurunkan kualitas produk.

Dalam sistem metrologi nasional, BSN berada di puncak rantai ketertelusuran pengukuran. Saat ini BSN memiliki laboratorium metrologi nasional di Serpong serta laboratorium khusus radiasi di Mampang.

Selanjutnya, laboratorium kalibrasi di berbagai daerah melakukan penelusuran ke BSN sehingga pelayanan kepada industri dan masyarakat dapat dilakukan lebih dekat tanpa seluruh alat harus dikirim ke laboratorium nasional.

"Kita membangun sistem seperti piramida. Yang paling presisi ada di BSN, kemudian laboratorium-laboratorium yang memiliki kemampuan tinggi dikalibrasi ke BSN. Laboratorium di bawahnya cukup dikalibrasi ke laboratorium tersebut sehingga pelayanan bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia," jelasnya.

Ketua APMP, Gregory Goh, mengatakan kolaborasi antarnegara semakin penting di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan gangguan rantai pasok global.

"Komunitas APMP memiliki semangat kolaborasi yang sangat kuat. Di tengah berbagai gangguan geopolitik dan rantai pasok global, kita harus bekerja lebih erat. Sistem pengukuran akan selalu menjadi fondasi penting bagi perekonomian," katanya.

Ia mencontohkan pentingnya metrologi dalam ekonomi sirkular, salah satunya pada pemanfaatan kembali baterai kendaraan listrik. Menurutnya, kapasitas baterai bekas tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan klaim produsen, tetapi harus diukur menggunakan metode yang akurat dan diakui secara internasional sehingga aman digunakan kembali.

Indonesia sendiri terus memperkuat posisi dalam ekosistem metrologi dunia. Hingga saat ini BSN memiliki 165 Calibration and Measurement Capabilities (CMC) yang telah diakui secara internasional, menempatkan Indonesia pada posisi ketiga di Asia Tenggara. Sepanjang 2025, BSN juga menerbitkan 2.549 sertifikat kalibrasi untuk mendukung berbagai sektor strategis nasional.

Selain menjadi tuan rumah APMP MYM 2026, Indonesia juga memegang sejumlah posisi penting di organisasi APMP, di antaranya Ketua Developing Economies' Committee (DEC), APMP-APAC Proficiency Testing Working Group, serta tiga posisi champion pada komite teknis bidang panjang, fotometri dan radiometri, serta listrik dan magnetisme. (*)