atas1

Tak Ada Pintu untuk Copot Ketua Golkar DIY

Rabu, 09 Okt 2019 | 17:15:24 WIB, Dilihat 261 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Tak Ada Pintu untuk Copot Ketua Golkar DIY Marzuki Ars Simatupang menyampaikan keterangan pers di Kantor DPD Partai Golkar DIY. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Mororejo Jadi Desa Tangguh Bencana


KORANBERNAS.ID – Menguatnya aspirasi dari Persaudaraan Pemuda Golkar (PPG) DIY untuk mencopot Ketua DPD Partai Golkar DIY Haryadi Suyuti melalui mekanisme Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), sepertinya sulit terlaksana.

Pimpinan DPD Golkar DIY menegaskan akan mempertahankan ketuanya yang juga Walikota Yogyakarta itu sampai tiga bulan setelah Musyawarah Nasional (Munas) yang dijadwalkan akhir Desember 2019.

“Kita Ingin menunjukkan DPD Partai Golkar DIY tertib dan lancar, tetap berjalan sesuai mekanisme. Jika ada tuntutan dan serangan ke Ketua DPD, ya itulah dinamika organisasi. Pendapat dan pemikiran anak-anak muda harus kita tampung. Sepanjang itu konstitusional kita hadapi secara konstitusional. Jika hanya klaim, maka tidak ada pintu untuk menghadapi,” ungkap Marzuki Ars Simatupang, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar DIY.

Pada konferensi pers, Rabu (9/10/2019), di Kantor DPD Partai Golkar DIY Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta,  mewakili Ketua DPD Partai Golkar DIY Haryadi Suyuti yang sedang ada acara di luar Jawa, Marzuki menyampaikan tidak akan menanggapi serangan itu.

“Yang nyerang anak-anak muda?” tanya wartawan.

Wallahu a’lam,” kata Marzuki.

Masak nggak tahu Pak? Wong Pak Haryadi tahu,” tanya wartawan lagi sambil bercanda.

“Dalamnya lautan bisa diduga, dalamnya hati..,” jawab Marzuki.

Prinsipnya, DPD Golkar DIY berjalan seperti biasa sesuai mekanisme dan struktural. “Kalau ada serangan, kami biarkan saja. Itu dinamika. Masyarakat yang menilai. Kalau sekadar diskusi boleh tetapi jangan anarkis,” kata dia.

Parpol tua

Menurut dia, Golkar merupakan parpol yang sudah berusia tua. “Mohon maaf, Golkar bukan partai baru. Sudah mbah-mbah,” ujar Marzuki yang sudah ikut  Pemilu sejak 1971 dan jadi juru kampanye (jurkam) sejak tahun 1982 itu.

Dia kemudian menerangkan Golkar didirikan oleh tiga organisasi (Tri Karya) yaitu Kosgoro., MKGR dan Soksi, ditambah lima organisasi yang didirikan (Hasta Karya) yaitu MDI, AMPI, AMPG, Al Hidayah, Himpunan Wanita Karya dan Satkar Ulama.

“Secara konstitusional, organisasi-organisasi itulah yang berhak menyampaikan pendapat. Kalau di luar itu, sebagai anggota. Secara pribadi anggota punya hak berpendapat,” jelasnya mengenai keberadaan PPG DIY.

Soal Musdalub, menurut Marzuki, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari DPD Kabupaten/Kota. “Kami belum menerima usulan tertulis bercap resmi,” kata dia.

Mekanismenya pun harus ke DPD provinsi lebih dulu, tidak langsung ke DPP atau pusat. “Itu namanya melampaui dan meloncat. Tidak ada dalam kamus,” katanya.

Dia menegaskan,  Musdalub memang ada aturan dan mekanismenya. Selain itu, juga bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Namun khusus DIY tidak ada alasan mengadakan Musdalub.

“DPD kabupaten/kota tenang-tenang saja. Infonya kabupaten/kota setuju (Musdalub). Kita tidak tahu karena belum menerima usul. Kalau dalam permainan politik, itu namanya klaim-klaiman. Kita sudah cek DPP yang datang ke Imogiri. Tidak ada surat itu,” terangnya.

Menjawab pertanyaan konstelasinya seperti apa, Marzuki mengatakan tidak tahu. Yang pasti, pengurus harian sudah melakukan rapat evaluasi hasil pemilu.

Waktu itu diputuskan semua menerima hasil pemilu dengan legawa. Kalaupun ada kursi yang hilang dan bertambah, itulah dinamika politik.

Prihatin

Secara pribadi Marzuki merasa prihatin Golkar DIY kehilangan tiga kursi DPRD DIY dari semula 8 tinggal 5. Namun dia tidak setuju kesalahan itu lantas ditimpakan kepada seseorang maupun kelompok.

“Kalau kehilangan kursi, saya prihatin. Di luar DIY ada juga kehilangan kursi. Yang ngeri pusat. Kursinya berkurang berarti Pak Airlangga harus mundur juga? Ngeri jika berdasarkan perolehan hasil pemilu harus mundur,” ujarnya.

Dia menambahkan, DPD Golkar DIY wajib menyukseskan munas yang akan didahului dengan rampimnas terlebih dulu.

Artinya, jika saja Ketua DPD Golkar DIY diisi Pelaksana Tugas (Plt) maka tidak memiliki hak suara Munas.

Marzuki berpendapat, Haryadi Suyuti merupakan aset nasional karena di Indonesia jarang ada walikota menjadi Ketua DPD Golkar.

Sedangkan Ketua DPP seorang menteri sehingga di dalam tugas pemerintahan saling berhubungan dengan walikota. “Kenapa yang sudah kita punya mau dibuang,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu Marzuki juga menyampaikan persiapan diselenggarakannya acara HUT ke-55 Partai Golkar. Rangkaian acara yang dipersiapkan di antaranya semaan Quran 30 juz, tasyakuran, tumpengan, doa lintas agama dan pentas seni kecil-kecilan di kantor Golkar DIY.

Disiapkan pula acara bakti sosial donor darah, pemberian bantuan untuk tukang becak maupun sarasehan dan diskusi bertema refleksi 55 tahun Partai Golkar.

“Tadinya acara sarasehan di sini, tapi teman-teman ingin di hotel mana gitu. Undangan menyusul,” kata dia. (sol)



Rabu, 09 Okt 2019, 17:15:24 WIB Oleh : Nila Jalasutra 127 View
Mororejo Jadi Desa Tangguh Bencana
Rabu, 09 Okt 2019, 17:15:24 WIB Oleh : Sholihul Hadi 167 View
Susahnya Ubah Kebiasaan Pilah Sampah
Rabu, 09 Okt 2019, 17:15:24 WIB Oleh : Nanang WH 684 View
Dua Tahun Lagi Kebumen Jadi Smart City

Tuliskan Komentar