STPN Kembangkan Prodi Baru untuk Bantu Pemda

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta saat ini sedang mengembangkan program studi (prodi) baru. Tujuannya untuk membantu pekerjaan pemerintah daerah (pemda) yang berkaitan dengan pertanahan.

“Alumni STPN kebanyakan bekerja di BPN tetapi sekarang dengan konsep Kampus Merdeka kita sudah membangun mitra prodi dengan pemda, karena SDM pemda masih kurang,” ujar Dr Ir Senthot Sudirman MS, Ketua STPN, Rabu (9/9/2020).

Kepada wartawan usai Wisuda Program Studi Diploma IV Pertanahan dan Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Tahun Akademik 2019/2020 di kampus setempat, dia menyampaikan STPN sudah meluluskan 50 orang taruna dan taruni utusan dari pemda.

“Tahun ini STPN menerima 102 orang dari pemda. Setelah lulus digunakan oleh pemda. Magang juga di pemda,” kata dia.

Selama ini taruna dan taruni STPN berasal dari tugas belajar. Mereka adalah pegawai ATR/BPN yang disekolahkan di kampus tersebut. Seiring waktu, kampus yang berada di Jalan Tata Bumi Yogyakarta itu juga membuka D4 dari jalur umum.

Senthot Sudirman mengakui, pemda yang memiliki sembilan urusan pertanahan pasti membutuhkan banyak SDM ahli di bidangnya. “Contoh tata ruang dan administrasi pertanahan daerah, kami siapkan SDM untuk mengerjakan sembilan kewenangan pemda itu,” kata dia.

Contoh lainnya penilaian dan perpajakan tanah. Setiap ada jual beli tanah maupun peralihan hak maka berhubungan dengan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). “Perlu petugas untuk cek lapangan. Nah ilmu ini sudah diciptakan STPN beserta aplikasi-aplikasinya,” kata dia.

Begitu pula penilaian tanah secara massal untuk kepentingan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pemda membutuhkan SDM. Melalui kerja sama mitra prodi, pemda diuntungkan karena memiliki lulusan STPN yang mampu mengerjakan semua itu sampai tataran aplikasinya.

Menurut Senthot, lulusan STPN betul-betul siap pakai mengingat mata kuliah di kampus ini 70 persen berupa praktik lapangan. “Praktik tidak boleh ditawar, karena ilmu kita 70 persen ilmu pengetahuan dan teknologi. STPN adalah pendidikan tinggi vokasi. Ini harus kita pahami dan kita jaga,” tandasnya.

Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra saat sesi foto bersama jajaran pimpinan STPN usai acara wisuda. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Program food estate

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, yang hadir pada acara wisuda kali ini menyampaikan Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan terhadap program food estate.

“Pemerintah sedang menyiapkan program food estate atau lahan baru untuk mengisi kekurangan pangan. Food estate tidak cuma beras tapi juga ketela,” kata dia.

Rupanya, ketela memiliki nilai gizi mirip nasi (beras). Kelebihan lainnya, tidak ada efek tambahan seperti kolesterol.

Dia menambahkan, ada dua kementerian pokok yang bertanggung jawab yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. “Kami koordinasi dengan dua kementerian ini untuk mendukung program presiden menyediakan food estate,” paparnya.

Koordinasi dilaksanakan mulai dari persiapan, kesiapan esekusi hingga eksekusi. Saat ini pun sudah ada P4T (Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) di daerah lokal. “Data sudah ada dan perlu kerja lapangan sampai monitoring lintas sektor,” ucapnya.

Diakui, Covid-19 sedikit mempengaruhi pemenuhan SDM pertanahan mengingat aktivitas di lapangan berkurang. Namun dia melihat justru inilah kesempatan untuk membereskan tunggakan yaitu memperbaiki kualitas dan sistem.

“Mudah-mudahan ketika situasi sudah membaik kita punya orang yang semakin lebih siap karena ada kesempatan belajar dan refleksi serta berlatih. Sekarang sudah mulai balik ke lapangan, survai sudah jalan, kantor-kantor mulai buka,” terangnya.

Mengenai program sertifikasi tanah, Surya Tjandra menambahkan tidak ada hambatan. Memang ada penyesuaian namun hal itu bisa dikejar begitu situasi sudah membaik. (*)