Stop Aksi Perjokian

JOKI belakangan menjadi seksi, seolah menjadi matapencaharian baru. Joki yang lebih lekat dengan profesi penunggang kuda, kini praktik tersebut meluas pada domain lain. Jauh sebelumnya ada joki CPNS, joki SIM, joki SBMPTN, joki ujian sekolah, joki skripsi, Joki 3 in 1. Baru-baru ini bahkan muncul joki vaksin. Joki vaksin pertama mencuat ke media sebagai pelakunya Abdul Rahim (49), pria asal Pinrang Sulawesi Selatan yang mengaku disuntik vaksin covid-19 sebanyak 17 kali, alasannya butuh biaya (detiknews.com, 30/12/2021).

Berderet kasus joki vaksin, yakni laki-laki yang tak punya pekerjaan. Ia berinisial GR (29) di Banjarmasin Timur (Republika, 6/1/2022). Menyusul, joki vaksin di Semarang Jawa Tengah, perempuan dengan inisial DS (41), seorang ibu rumah tangga dan mengaku butuh uang (Kompas, 5/1/2022). Para joki vaksin ini melakukan praktik kelam lebih pada iming-iming imbalan uang atau urusan perut.

Selain joki vaksin, kini muncul joki karantina. Para penyewa peran pengganti vaksinasi dan karantina rela membayar segepok uang hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, tanpa menengok kepentingan bangsa, yakni melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari serbuan pandemi Covid-19. Dua tahun kita ditekan agresi Covid-19, namun sebagian kita malah tidak disiplin, mengabaikan bahkan melakukan praktik yang tak elok dengan melepas dana kepada para joki.

Mereka perlu diberikan penyadaran, kita edukasi dan kita luruskan kembali atas berbagai upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan pandemi. Secara ekstrem perilaku joki dan penyewa joki ini sudah hilang nilai kemanusiaan dan kesehatan. Bisa dibilang mereka ini absen spirit nasionalismenya, nihil ke-bela negara-annya, miskin sikap kebangsaannya.

Padalah, vaksinasi merupakan bagian dari upaya kita memerangi Covid-19, dan melindungi masyarakat. Kalaupun pasca divaksin tetap terpapar, gejalanya pun jauh lebih ringan ketimbang yang belum atau tidak divaksin. Vaksinasi memang bukan solusi instan, tetapi dengan langkah ini, harapan kita mampu menurunkan tingkat mutasi virus, sehingga lambat laun pandemi Covid-19 akan terselesaikan dengan baik.

Kita bisa baca dan lihat secara kasat mata, hampir di semua wilayah, kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19 semakin bagus, terbukti sentra-sentra vaksin tidak pernah sepi antrian. Di mana saja ada vaksin, animo masyarakat begitu besar. Mekanisme perlu diatur dengan baik, sehingga tidak terjadi kerumunan, apalagi sampai berdesak-desakan.

Semuanya harus tertib, sehingga tidak ada data yang terlewatkan. Kita memastikan pula, vaksin kedua bahkan ketiga (booster) juga ada di tempat yang sama dan ada notifikasi lanjut, sehingga masyarakat tidak bingung. Untuk vaksinasi, kita memang harus gas pol. Nantinya semua masyarakat akan dapat giliran vaksin, tetapi pelaksanaannya bertahap, sesuai tingkat kerentanannya.

Kita pahami bersama, vaksinasi ini juga merupakan wujud komitmen kita dalam menyukseskan program pemulihan ekonomi nasional. Menurut Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, vaksinasi bukan sekadar mengejar target capaian statistik, tapi dalam rangka melindungi masyarakat.

Kembali pada praktik per-joki-an pada paragraf terdahulu. Ini benar-benar telah menjauhkan masyarakat dari etika, nalar publik dan tanggung jawab moral sebagai masyarakat. Perilaku atau tindakan joki dan penyewa tersebut berbahaya. Mereka pengin enaknya saja, tapi tak pernah berpikir bagaimana akibat kelakuannya tersebut berdampak luas pada masyarakat. Mungkin, mereka ini bisa masuk kategori pembunuh tersembunyi.

Bagaimana tidak, mereka bermobilitas kemana-mana tanpa proteksi vaksin maupun karantina, sedangkan masyarakat yang lain yang sudah tertib dan patuh menjalankan protokol kesehatan menjadi tertindas oleh ulahnya.

Menyikapi ini, kemudian Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, mereka tidak memiliki imunitas, karena dia bisa menjadi inang, sarang untuk virus ini bereplikasi yang menghasilkan satu varian baru yang lebih mengerikan. Point ini penting kita waspadai dan cegah, jangan sampai menyebar bahkan dicontoh masyarakat yang lain.

Pengawasan Masyarakat

Kasus-kasus di atas, sekurangnya dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki sistem yang ada, terkait dengan program vaksinasi dan karantina, mulai dari registrasi hingga pelaksanaannya. Aparat, harus lebih cermat akan data atau identitas dan orangnya. Jangan ada kompromi antara petugas dan pelaku. Petugas mesti menjunjung tinggi integritas, tak goyah dengan model suap maupun gratifikasi lainnya.

Kasus kelam sebelumnya seputar vaksinasi dan karantina berderet, seperti pembuatan kartu vaksin ilegal, suntik vaksin bodong, kabur dari karantina, pencurian masker dan handsanitizer. Pada awal-awal pandemi pun tak sedikit perilaku liar yang kontraproduktif bagi upaya pencegahan covid, seperti melakukan bullying terhadap para nakes dan tanaga medis, merebut pasien atau jenazah covid-19 bahkan beberapa juga menolak pemakaman pasien covid di wilayahnya yang juga harus berurusan dengan hukum, dan sebagainya.

Hemat penulis, praktik bengal di atas perlu diberikan sanksi, sekurangnya untuk memberikan efek jera dan mengedukasi masyarakat bahwa tindakan buruk tersebut mengancam jutaan jiwa masyarakat. Gubernur Ganjar Pranowo, bahkan mmeberikan warning, “Kalau ketemu (joki vaksin) lagi ya proses saja,” ujarnya. (Kompas, 7/1/2022).

Proteksi diri sama halnya menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri berarti juga melindungi orang lain. Vaksinasi dan karantina, jangan dibuat main-main. Vaksinasi dan karantina, tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Karena dengan vaksinasi dan karantina, negara hadir. Masyarakat bisa melakukan kontrol atau pengawasan terhadap transaksi dan atau pergerakan joki, kita ingin tak ada joki junior maupun joki baru.

Harapannya, hati kita tidak beku, jiwa kita tidak kurus dan otak kita tidak keras; karena bukan soal kekayaan, ilmu atau gelar yang disandang maupun panjangnya usia kita, tapi seberapa besar kita bermanfaat bagi orang lain. **

 Marjono

Kasubbag Materi Naskah Pimpinan Pemprov Jateng