Seperti Apa Kebijakan Presiden Baru terhadap Dunia Kampus, Ini Harapan UAD Yogyakarta

Masa transisi ini kita harap-harap cemas akan munculnya kebijakan baru apa lagi di perguruan tinggi.

Seperti Apa Kebijakan Presiden Baru terhadap Dunia Kampus, Ini Harapan UAD Yogyakarta
Rektor UAD, Muchlas MT, melantik 40 pejabat baru di lingkungan kampus di Kampus  4 UAD, Sabtu (17/2/2024). (yvesta putu ayu palupi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Muchlas MT melantik 40 pejabat baru di lingkungan kampus di Kampus  4 UAD, Sabtu (17/2/2024). Pelantikan jabatan Kepala Bidang dilakukan untuk masa selama periode kepemimpinannya empat tahun ke depan.

Muchlas dalam sambutannya berharap pada kepemimpinan presiden baru hasil Pemilu 2024. Termasuk kebijakan baru 2024 di dunia kampus khususnya terkait perubahan proporsi perekrutan mahasiswa baru (maba) bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). "Selama ini kebijakan pendidikan sudah cukup baik, ke depan diharapkan semakin baik," ujarnya.

Muchlas mengungkapkan saat ini PTNBH diberikan kewenangan meraup 50 persen maba dari total daya tampung lewat jalur mandiri. Kondisi tersebut sangat merugikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sehingga kesulitan mendapatkan maba.

Terlebih persaingan PTS memperoleh maba perguruan tinggi semakin ketat. Perguruan tinggi khususnya swasta harus terus berinovasi meningkatkan kualitas.

ARTIKEL LAINNYA: Mengagetkan, Hanya 9 Persen Lulusan SMA di DIY Terus Kuliah

 "Persaingan semakin ketat belum lagi kebijakan yang diberlakukan perguruan tinggi. Kebijakan di PTNBH yang sampai dua tiga bulan lalu masih diizinkan 50 persen melakukan ekspansi merekrut jumlah mahasiswa (jalur mandiri) di luar mahasiswa reguler. Semoga tahun ini 2024 ada kebijakan baru yang mengubah proporsi tersebut sehingga peluang dalam PTS mendapatkan maba ini lebih besar," harapnya.

Muchlas menjelaskan, 2024 ini merupakan masa transisi pemerintah. Ini menjadi harap-harap cemas akan ada perubahan apa lagi terkait kebijakan perguruan tinggi.

"Masa transisi ini kita harap-harap cemas akan munculnya kebijakan baru apa lagi di perguruan tinggi. Periode yang lalu sudah sangat mengenal dan kita sudah melaksanakan adalah MBKM. Kita tidak tahu kebijakan apa yang akan datang terkait akreditasi penilaian kinerja perguruan tinggi dan lainnya," ungkapnya.

Kepada pejabat baru, Muchlas berharap agar bisa membantu menunjang proses peningkatan kualitas kampus. Selain itu, para pejabat tersebut juga diminta mempercepat penuntasan digitalisasi kampus.

"Setiap unit tentu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kampus sehingga kita bisa dengan mudah merekrut mahasiswa," tandasnya. (*)