Sekolah Swasta Ingin Sistem Zonasi Dievaluasi
Sikap ini akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Sekolah swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) DIY menggelar rapat koordinasi di SMK Kesehatan Bantul Jalan Parangtritis Km 10,6 Neco Sabdodadi, Rabu (20/11/2024).
Acara itu dihadiri Ketua Umum BMPS Prof Pardimin dan jajaran pengurus, Kepala SMK Kesehatan Bantul Slamet Raharja M Pd, Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Bantul (FMPPB), Zahrowi, serta puluhan kepala sekolah dan pengurus yayasan di DIY.
“Pada hari ini kami melakukan rapat, melakukan musyawarah terkait sikap kami sekolah swasta di DIY, sikap ini akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru,” kata Prof Pardimin.
Hal-hal yang merugikan sekolah swasta mereka tolak, dan hal yang baik untuk sekolah swasta mereka mendukungnya.
Peserta rakor BMPS DIY. (sariyati wijaya/koranbernas.id)
Beberapa hal yang menjadi keberatan mereka di antaranya tentang sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar dievaluasi. Lalu, pengangkatan ASN guru swasta agar dikembalikan lagi mengajar ke sekolah swasta jangan dipindah ke sekolah lain.
“Usulan ini akan kami bawa ke kementerian, agar sekolah swasta diperhatikan. Sebab sekolah swasta juga memiliki andil mencerdaskan bangsa. Bahkan banyak sekolah swasta yang berdiri dan berkontribusi sebelum negara ini merdeka. Misalnya sekolah Muhammadiyah dan sekolah yang bernaung di Tamansiswa,” kata Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) tersebut.
Sudaryanto selaku Wakil Ketua BMPS DIY menambahkan salah satu hal yang diharapkan di dalam PPDB adalah evaluasi zonasi. “Sebab zonasi sering berdampak pada penurunan jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah swasta. Maka inilah yang menjadi salah satu usulan beberapa sekolah swasta kepada kementerian," katanya.
Usulan tidak hanya melalui surat tetapi perwakilan BMPS akan audiensi langsung ke Menteri Dikdasmen, Abdul Mu’ti dalam waktu dekat ke Jakarta.
Ujian Nasional
Terkait rencana kementerian mengembalikan Ujian Nasional (UN), menurut Sudaryanto, memang diperlukan suatu standar untuk mengetahui kualitas pendidikan di suatu wilayah.
“Assesment itu memang diperlukan, karena menjadi salah satu indikator mengukur kualitas atau output pendidikan," tandasnya.
Sedangkan Zahrowi mengatakan pihaknya mendukung keinginan sekolah swasta agar sistem zonasi dievaluasi sehingga semangat pemerataan kualitas pendidikan bisa tercapai.
“Kami ingin pendidikan ini menjadi solusi atas permasalah multidimensi di negara kita. Dan juga semangat pendidikan sepanjang hayat menjadi spirit kita bersama,” katanya. (*)
