Sejumlah 38 SD Negeri di Klaten Tidak Lagi Beroperasi
Dinas Pendidikan mengupayakan tidak ada lagi regrouping SD Negeri.
Masal Gurusinga 
KORANBERNAS.ID, KLATEN -- Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mengupayakan SD Negeri tidak ada lagi yang di-regrouping tahun ini. Ini dilakukan untuk mempertahankan keberadaan SD negeri di setiap desa. Pasca-regrouping sejumlah 38 SD Negeri pada akhir 2023 sudah tidak beroperasi.
Upaya mempertahankan keberadaan SD negeri di masing-masing desa tentu bukan pekerjaan mudah. Sebab akan menyangkut berapa pihak seperti, kepala sekolah dan guru, pemangku wilayah dalam hal ini kepala desa dan orang tua murid.
"Kepada kepala sekolah sudah saya sarankan agar aktif dalam bermasyarakat. Seperti ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, arisan dan lain sebagainya. Pemerintah desa juga demikian. Jadi kita bersama-sama menjaga keberadaannya," kata Titin Windiyarsih. Kepala Dinas Pendidikan Klaten, Kamis (1/5/2024).
Pada akhir 2023, lanjut dia, Dinas Pendidikan Klaten terpaksa me-regrouping 38 SD negeri karena berbagai alasan, seperti sudah lagi beroperasi dan kekurangan murid. "Kalau sudah tidak lagi beroperasi, kami harus melegalkan dengan mengajukan SK regrouping ke bupati," ujarnya.
ARTIKEL LAINNYA: Khidmat dan Haru, Halal Bihalal Diwarnai Pelepasan Guru Purnatugas
Akibat regrouping 38 SD negeri tersebut, Desa Basin Kecamatan Kebonarum praktis tidak lagi memiliki SD negeri. Menanggapi hal itu, Titin mengatakan pada prinsipnya sekolah yang sudah di-regrouping masih berpeluang dibuka kembali tapi proses dan syaratnya cukup berat.
Sebelum me-regrouping SD Negeri Basin, kata dia, pihaknya sudah menanyakan lagi kepada kepala sekolah dan kepala desa. Dan hasilnya, kepala sekolah tetap memperbolehkan di-regrouping dan kepala desa juga sudah ikhlas.
Me-regrouping sebuah sekolah tentu tidak mudah. Sebab, akan menyangkut banyak hal. Seperti status bangunan, keberadaan guru dan anak didik, aset. Jika satu sekolah kekurangan murid mau tidak mau pilihan regrouping tak bisa dihindari.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga, ada beberapa penyebab satu sekolah kekurangan murid. Di antaranya, keberhasilan program KB (Keluarga Berencana), keberadaan sekolah swasta yang dinilai bonafid di desa-desa.
Dengan konsekuensi biaya mahal namun kualitas terjamin, orang tua pasti akan memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. (*)
